Byklik.com | Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) menetapkan dua korporasi, yakni PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan.
Penetapan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan Kemenhut berkomitmen untuk menindak setiap pelanggaran hukum di sektor kehutanan tanpa membedakan pihak yang terlibat.
“Sejalan dengan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, institusi Ditjen Gakkum Kehutanan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara kebakaran hutan,” ujar Dwi di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.
Penanganan 120 Perkara Kebakaran Hutan
Dwi mengungkapkan, Ditjen Gakkumhut secara keseluruhan menangani 120 perkara kebakaran hutan. Dalam penanganan pidana terhadap korporasi, terdapat 15 subjek hukum yang menjadi perhatian penyidik.
Sebanyak 11 korporasi masih berada dalam tahap penyidikan umum. Sementara itu, dua korporasi, yakni PT MAP dan PT GAP, telah ditetapkan sebagai tersangka. Dua korporasi lainnya telah mencapai tahap pemberkasan dengan status berkas lengkap.
Selain penegakan hukum pidana, Kemenhut juga menerapkan pendekatan multi-instrumen terhadap empat perusahaan yang sebelumnya dikenai sanksi pembekuan. Keempat perusahaan tersebut turut diproses secara pidana oleh Bareskrim Polri.
Kemenhut juga memperkuat penanganan karhutla melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana. Sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi, mulai dari pencabutan izin, pembekuan, hingga kewajiban pemulihan ekosistem hutan.
Adapun sejumlah perusahaan lainnya masih dalam proses pengenaan sanksi berdasarkan hasil pengawasan kehutanan.
PT GAP Diduga Terlibat Kebakaran 901,4 Hektare di Kalteng
PT GAP, perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Singapura, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan terkait kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
Perkara tersebut berkaitan dengan kebakaran yang terjadi pada 2025 dan 2026, dengan luas areal terbakar mencapai 901,4 hektare.
Penyidikan dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 9 September 2026. Hingga kini, penghitungan nilai kerugian ekologis akibat kebakaran tersebut masih berlangsung.
Dwi menegaskan, penegakan hukum di Indonesia berlaku bagi seluruh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing.
“Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing,” tegasnya.
PT MAP Tersangka Dugaan Pembukaan Lahan Picu Kebakaran di Kalbar
Sementara itu, PT MAP ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran di sekitar areal operasional perusahaan. Lokasi kejadian berada di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat.
Penyidikan perkara tersebut telah berlangsung sejak 20 Mei 2026. Hingga saat ini, penghitungan nilai kerugian akibat dugaan tindak pidana tersebut masih dilakukan.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menjalankan serangkaian proses penyidikan dan pembuktian secara menyeluruh.
Proses tersebut mencakup pemeriksaan aktivitas di lokasi kejadian, pemenuhan kewajiban hukum perusahaan, serta pendalaman terhadap dugaan perbuatan atau kelalaian yang berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran.
“Penetapan dua tersangka korporasi merupakan hasil proses penyidikan yang telah dilakukan. Terhadap sebelas korporasi lainnya, penyidik terus mendalami fakta dan alat bukti untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing,” ujar Rudianto.
Ditjen Gakkumhut menegaskan bahwa penyidikan terhadap korporasi lainnya masih terus berlangsung. Penentuan pertanggungjawaban pidana akan didasarkan pada fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penetapan tersangka terhadap kedua korporasi tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum di bidang kehutanan. Proses hukum selanjutnya akan berjalan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.***
