Byklik.com | Kuala Simpang – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menegaskan komitmennya untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang terdampak banjir bandang dalam proses pemulihan pascabencana yang saat ini terus berlangsung.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, saat menghadiri diskusi After Action Review (AAR) bersama kelompok relawan, perangkat kampung, dan sejumlah pemangku kepentingan di Kafe Jatuh Hati, Kecamatan Karang Baru, Kamis, 4 Juni 2026.
Menurut Armia, pemulihan pascabanjir tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar serta hak-hak masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara bertahap.
“Kebutuhan masyarakat menjadi prioritas kami. Segala upaya terus kami maksimalkan agar hak-hak warga yang terdampak banjir dapat terpenuhi,” ujar Armia.
Dalam forum tersebut, Armia menjelaskan bahwa banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang beberapa waktu lalu menimbulkan dampak yang luas terhadap berbagai sektor. Selain merusak permukiman warga, bencana tersebut juga berdampak pada fasilitas publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengatakan sejumlah kantor pemerintahan mengalami kerusakan sehingga pemerintah daerah harus melakukan berbagai langkah percepatan untuk memulihkan layanan kepada masyarakat.
“Banjir menghancurkan berbagai sektor penting di Aceh Tamiang. Sejumlah kantor pemerintahan juga mengalami kerusakan sehingga pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memulihkan kondisi yang ada,” katanya.
Meski demikian, Armia menilai proses pemulihan yang berjalan selama beberapa bulan terakhir tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama relawan yang terlibat sejak masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan pemulihan.
Bupati Aceh Tamiang menyampaikan apresiasi kepada organisasi kemasyarakatan, komunitas, lembaga sosial, serta para relawan yang dinilai berkontribusi membantu masyarakat terdampak, khususnya di wilayah hulu Aceh Tamiang.
“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya seluruh relawan yang telah bekerja bersama pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi yang terjalin selama beberapa bulan terakhir sangat membantu percepatan pemulihan warga,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, sejumlah organisasi relawan memaparkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa penanganan pascabencana. Organisasi tersebut antara lain Forum Konservasi Leuser (FKL), Bina Trubus Swadaya Jakarta, dan Yayasan Pusaka Indonesia Medan.
Perwakilan FKL, El Mahdi, mengatakan pihaknya bersama sejumlah mitra telah menjalankan berbagai program bantuan selama enam bulan terakhir untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak banjir.
Menurut dia, program yang dilaksanakan meliputi pembangunan sarana mandi, cuci, kakus (MCK), distribusi makanan sehat, pembagian perlengkapan sekolah bagi anak-anak, hingga penyaluran bantuan tunai kepada warga.
“Kegiatan yang kami lakukan difokuskan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir serta membantu proses pemulihan kehidupan warga,” kata El Mahdi.
Diskusi After Action Review dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Tamiang, Syuibun Anwar. Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB), Tri Kurnia, perangkat kampung, serta perwakilan masyarakat dari wilayah terdampak.
Melalui forum evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menghimpun berbagai masukan, pengalaman, dan catatan dari masyarakat serta relawan yang terlibat dalam penanganan banjir. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pemulihan lanjutan guna mempercepat pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di daerah terdampak.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai organisasi kemanusiaan dapat terus terjalin untuk mendukung proses pemulihan pascabencana secara berkelanjutan.***
