Byklik.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Hingga kini, sekitar 40.852 hektare lahan sawah telah dipulihkan melalui program yang dikoordinasikan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menilai kinerja Distanbun Aceh dalam memulihkan sektor pertanian pascabencana telah berjalan maksimal dan memberikan hasil positif. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, Rabu, 22 Juli 2026.
Salah satu capaian pemulihan ditandai dengan dimulainya gerakan tanam padi pada lahan terdampak bencana yang telah direhabilitasi. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, mewakili Gubernur Mualem meresmikan gerakan tanam padi perdana pascabencana hidrometeorologi di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Minggu, 5 Juli 2026.
Kegiatan serupa sebelumnya juga dilaksanakan di Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, pada 24 April 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian RI, Dr Dede Sulaiman, yang mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Gerakan tanam juga telah dilakukan di Aceh Utara dan sejumlah kabupaten lainnya.
Menurut data Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanbun Aceh, Dr Ir Azanuddin Kurnia, bencana hidrometeorologi berdampak terhadap 57.485 hektare sawah di Aceh. Lahan terdampak terbagi dalam empat kategori, yakni rusak ringan seluas 27.437 hektare, rusak sedang 13.651 hektare, rusak berat 16.276 hektare, dan sawah hilang 120 hektare.
Azanuddin melaporkan, program optimasi lahan dan rehabilitasi yang telah selesai maupun sedang berjalan mencapai sekitar 40.852 hektare, mencakup lahan dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Sementara itu, masih terdapat sekitar 16.633 hektare lahan rusak berat dan sawah hilang yang belum tertangani.
Selain mempercepat pemulihan lahan, kinerja Distanbun Aceh juga berdampak pada peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Bantuan Kementerian Pertanian pada tahap pertama sebesar Rp380 miliar meningkat menjadi Rp515 miliar pada tahap kedua.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, mengatakan rehabilitasi sawah dilakukan melalui kerja sama Kementerian Pertanian, Distanbun Aceh, serta dinas pertanian kabupaten/kota yang terdampak bencana.
“Beliau juga mengapresiasi Plt Kepala Distanbun Aceh beserta jajaran sampai kabupaten/kota yang terus bekerja secara maksimal,” kata Nurlis.
Menurut Nurlis, Gubernur Mualem menginstruksikan Distanbun Aceh untuk terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pertanian, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Kemendagri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, TNI, Polri, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Baik itu dengan Kementan, Satgas PRR Kemendagri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target,” ujarnya.
Gubernur Mualem berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan kondisi lahan pertanian, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di wilayah terdampak.
Dari sisi pelaksanaan, program optimasi lahan sawah rusak ringan mencakup 27.071 hektare di 16 kabupaten/kota dengan anggaran sekitar Rp155,6 miliar. Progres pekerjaan fisik telah mencapai 22.126 hektare atau sekitar 56 persen.
Untuk lahan rusak sedang, program rehabilitasi mencakup 13.781 hektare di 11 kabupaten dengan anggaran Rp186 miliar. Pekerjaan yang melibatkan kelompok tani bersama TNI tersebut telah mencapai sekitar 4.393 hektare atau 32 persen.
Selain pemulihan lahan, pemerintah juga membangun infrastruktur pendukung pertanian, seperti irigasi perpompaan sebanyak 641 unit, irigasi perpipaan 149 unit, bangunan konservasi 45 unit, jaringan irigasi tersier 300 unit, serta Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 106 unit.
Secara keseluruhan, realisasi keuangan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pertanian pascabencana telah mencapai 48,48 persen per 21 Juli 2026.
