Byklik.com | Banda Aceh – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Aceh. Pengawasan dilakukan melalui monitoring lapangan dan penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan ketersediaan serta kelancaran penyaluran BBM.
Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengatakan, monitoring lapangan dilakukan untuk memastikan stok BBM tetap tersedia dan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi setelah terjadi antrean panjang BBM di sejumlah wilayah Sumatera Bagian Utara pada awal Juli 2026.
“Kami ingin memastikan di Aceh jangan sampai terjadi seperti yang di Medan kemarin. Mengingat wilayah Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) ini selalu menjadi hotspot atau titik perhatian utama kami,” kata Fathul di Kantor Pertamina Patra Niaga Banda Aceh, Senin, 10 Agustus 2026.
Menurut Fathul, koordinasi antara Fuel Terminal Krueng Raya dan jaringan ritel Pertamina Patra Niaga perlu diperkuat. Koordinasi tersebut dinilai penting agar potensi gangguan dalam distribusi BBM dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
Ia juga meminta penguatan skema Regular, Alternative, and Emergency (RAE) sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan gangguan distribusi.
“Kami juga meminta agar skema Regular, Alternative, and Emergency (RAE) diperkuat. Hal ini sangat penting mengingat Aceh memiliki riwayat pernah terjadi krisis akibat bencana,” ujarnya.
Fathul juga mengapresiasi upaya Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketersediaan energi di Aceh.
Pertamina Pastikan Ketersediaan Penyalur
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Aceh Misbah Bukhori mengatakan pihaknya terus berupaya menjaga keandalan pasokan BBM di lapangan.
Menurut Misbah, distribusi BBM di Aceh saat ini didukung oleh jaringan lembaga penyalur yang tersebar di berbagai wilayah.
“Alhamdulillah, untuk Aceh kami siap menyalurkan distribusi BBM dengan lembaga penyalur BBM yang saat ini tersedia, yaitu ada 177 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dan 270 Pertashop,” ujarnya.
Setelah melakukan monitoring di Kantor Pertamina Patra Niaga Banda Aceh, rombongan melanjutkan peninjauan ke salah satu SPBU Nelayan di Banda Aceh.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung ketersediaan dan penyaluran BBM bagi nelayan. Dalam kesempatan itu, Fathul berdialog dengan sejumlah nelayan mengenai kondisi distribusi BBM di lapangan.
Dialog tersebut juga menjadi bagian dari upaya BPH Migas memastikan penyaluran BBM bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang berhak, termasuk nelayan, berjalan sesuai ketentuan.
Salah seorang nelayan, Jafar, mengatakan keberlanjutan program BBM bersubsidi membantu nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut.
“Terima kasih Pak Presiden Prabowo atas BBM bersubsidi ini, sehingga kami bisa tetap melaut mencari ikan untuk menafkahi keluarga,” kata Jafar.
Penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan energi di Aceh. Sementara itu, pergantian kepemimpinan di BPMA diharapkan dapat mendorong optimalisasi sektor hulu migas Aceh dalam mendukung ketahanan energi.***
