Ekonomi & Bisnis

BI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6 Persen

Bambang Iskandar Martin
×

BI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6 Persen

Sebarkan artikel ini
Dewan Gubernur Bank Indonesia. (Foto: Departemen Komunikasi BI)

Byklik.com | Jakarta – Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00 persen. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17–18 November 2026 sebagai langkah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Selain BI-Rate, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.

Kebijakan tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilisasi rupiah sekaligus mengantisipasi tekanan inflasi agar tetap berada dalam sasaran 2,5 persen ± 1 persen pada 2026 dan 2027.

Di tengah kebijakan moneter yang lebih ketat, Bank Indonesia tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil. Langkah tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan.

Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan keandalan infrastruktur sistem pembayaran.

Ketidakpastian Global Meningkat

Bank Indonesia mencatat ketidakpastian perekonomian dunia masih tinggi dan berdampak pada meningkatnya volatilitas pasar keuangan global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta meluasnya ketidakstabilan politik di kawasan Eropa turut mendorong tingginya harga minyak dan berbagai komoditas dunia.

Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diprakirakan berada di kisaran 3,1 persen, sedangkan tekanan inflasi diperkirakan mencapai 4,6 persen.

Kondisi tersebut membuat kebijakan moneter ketat di sejumlah negara diprakirakan terus berlanjut, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Funds Rate (FFR).

Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) juga masih tinggi sejalan dengan ekspektasi kenaikan suku bunga dan besarnya defisit fiskal negara tersebut.

Selain itu, risiko pasar keuangan global meningkat akibat sentimen terhadap valuasi saham perusahaan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mengalami kenaikan berlebihan.

Perkembangan tersebut mendorong investor global mengurangi penempatan dana pada instrumen investasi portofolio di negara berkembang (emerging markets). Kondisi ini turut memperkuat indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju maupun negara berkembang.

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen

Di tengah tekanan global, perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan III 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,29 persen.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi dan investasi.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2026 tetap terjaga. Hal ini didukung berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga serta membaiknya ekspektasi konsumen.

Investasi juga diperkirakan tetap kuat seiring meningkatnya peran investasi swasta. Hal tersebut tercermin dari kenaikan indeks manajer pembelian manufaktur (Purchasing Managers’ Index/PMI) dari 52,40 pada September menjadi 53,98 pada Oktober 2026.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor masih perlu diperkuat, termasuk ekspor nonmigas untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas.

Secara keseluruhan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen.

Rupiah Melemah, Cadangan Devisa Mencapai 146,8 Miliar Dolar AS

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada September 2026 mencatat surplus sebesar 3,36 miliar dolar AS. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan surplus pada Agustus 2026 yang mencapai 3,55 miliar dolar AS.

Sementara itu, aliran investasi portofolio asing pada triwulan IV 2026 mengalami fluktuasi akibat ketidakpastian global dan sentimen investor. Hingga 16 November 2026, pasar saham Indonesia mencatat aliran modal keluar sebesar 0,9 miliar dolar AS.

Baca Juga  Dollar Perkasa, Biaya Produksi Naik, Harga Barang Terancam Melonjak

Meski demikian, secara keseluruhan aliran modal pada triwulan IV 2026 masih mencatat arus masuk bersih (net inflows) sebesar 4,80 miliar dolar AS. Aliran tersebut terutama didukung penerbitan sukuk global dan obligasi global pemerintah serta arus masuk bersih pada Surat Berharga Negara (SBN).

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 tercatat sebesar 146,8 miliar dolar AS. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi tersebut juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah pada 17 November 2026 tercatat sebesar Rp18.245 per dolar AS atau melemah 0,66 persen dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.

Pelemahan rupiah dipengaruhi ketidakpastian global dan berlanjutnya sentimen investor asing di pasar saham. Untuk merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia terus mengoptimalkan instrumen moneter serta memberikan insentif guna meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing.

Upaya tersebut juga dilakukan melalui percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk fasilitasi transaksi menggunakan bank mitra.

Sejak diberlakukan pada Juni 2026, kebijakan insentif transaksi lindung nilai (hedging) telah mendorong transaksi di pasar domestik sekitar 14,10 miliar dolar AS hingga 17 November 2026.

Bank Indonesia memprakirakan nilai tukar rupiah ke depan bergerak stabil dengan dukungan komitmen kebijakan moneter, imbal hasil aset rupiah yang menarik, inflasi yang terkendali, serta prospek ekonomi domestik yang tetap baik.

Inflasi Oktober 2026 Turun Menjadi 3,23 Persen

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi September 2026 yang mencapai 3,28 persen.

Penurunan tersebut dipengaruhi inflasi inti yang turun menjadi 2,56 persen. Sementara itu, inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) tercatat sebesar 3,24 persen.

Sebaliknya, inflasi kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) meningkat menjadi 5,81 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi penurunan produksi sejumlah komoditas pangan di daerah sentra akibat gangguan cuaca.

Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Langkah tersebut diarahkan untuk mengendalikan inflasi pangan agar tetap terkendali dalam sasaran 2,5 persen ± 1 persen pada 2026 dan 2027.

Kredit Perbankan Tumbuh 13,21 Persen

Di sektor perbankan, penyaluran kredit pada Oktober 2026 tumbuh 13,21 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didukung kredit investasi sebesar 21,32 persen, kredit modal kerja 12,99 persen, dan kredit konsumsi 4,73 persen.

Pertumbuhan kredit terjadi pada berbagai kelompok perbankan. Bank BUMN mencatat pertumbuhan 14,34 persen, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar 14,07 persen, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar 13,92 persen.

Selain itu, kredit yang berkaitan dengan program pemerintah tumbuh 20,8 persen, sedangkan kredit korporasi swasta nonindustri keuangan bukan bank (non-IKNB) meningkat 20,4 persen.

Kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menunjukkan peningkatan, terutama pada segmen mikro dan menengah.

Pertumbuhan kredit tersebut didukung kebijakan makroprudensial longgar melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pembiayaan ke sektor prioritas.

Baca Juga  Delapan Bank Teken Pembiayaan UMKM Senilai Rp285 Miliar

Hingga minggu pertama November 2026, insentif KLM yang diperoleh perbankan tercatat sebesar Rp466,2 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas alokasi KLM financing channel sebesar Rp345,2 triliun dan KLM Pendalaman Pasar Uang sebesar Rp121 triliun.

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada dalam kisaran 8–12 persen.

Ketahanan Perbankan Tetap Kuat

Ketahanan industri perbankan nasional masih terjaga. Hal tersebut tercermin dari rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang mencapai 24,30 persen pada September 2026.

Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 2,07 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto pada periode yang sama.

Sementara itu, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) mencapai 23,22 persen pada Oktober 2026.

Bank Indonesia menyatakan akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah tingginya ketidakpastian global.

Transaksi Digital Tumbuh 31,47 Persen

Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Oktober 2026 juga mencatat pertumbuhan positif. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,18 miliar transaksi atau tumbuh 31,47 persen secara tahunan.

Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tumbuh 70,95 persen. Pertumbuhan tersebut didukung peningkatan jumlah pengguna menjadi 71,91 juta dan jumlah pedagang (merchant) sebanyak 51,31 juta.

Sementara itu, uang kartal yang diedarkan (UYD) tumbuh 11,48 persen menjadi Rp1.353 triliun.

Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

BI Perkuat Kebijakan Moneter dan Makroprudensial

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia menyiapkan sejumlah langkah lanjutan melalui penguatan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Di bidang moneter, BI akan memperkuat strategi intervensi valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

BI juga memperkuat dukungan likuiditas perbankan melalui transaksi Cross Currency Repo (CCR). Melalui skema tersebut, perbankan dapat memperoleh dana rupiah dengan menggunakan agunan surat berharga berdenominasi valuta asing berupa Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Kebijakan ini dijadwalkan berlaku paling lambat Maret 2027.

Di bidang makroprudensial, BI menyiapkan implementasi KLM financing channel paling tinggi sebesar 3 persen dari dana pihak ketiga (DPK), yang mulai berlaku pada 1 Desember 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor usaha yang menciptakan lapangan kerja serta memperkuat pembiayaan UMKM.

Selain itu, implementasi KLM Pendalaman Pasar Uang paling tinggi sebesar 2 persen dari DPK diperkuat guna mendorong redistribusi likuiditas dan intermediasi perbankan.

Pada sektor sistem pembayaran, BI akan memperluas digitalisasi melalui uji coba kerja sama QRIS antarnegara koridor Hong Kong pada minggu kedua Desember 2026.

Penguatan akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga dilakukan melalui pengembangan fitur pembayaran daring (online payment) yang dijadwalkan mulai Januari 2027.

Bank Indonesia turut memperkuat manajemen risiko sistem pembayaran melalui pengaturan penyelenggara penunjang dan implementasi tahap pertama Infrastruktur Data Sistem Pembayaran pada minggu kedua Desember 2026.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.***