Ekonomi & Bisnis

BI-OJK Perkuat Pelindungan Konsumen Digital

Bambang Iskandar Martin
×

BI-OJK Perkuat Pelindungan Konsumen Digital

Sebarkan artikel ini
Peluncuran Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin, 16 November 2026. (Foto: Departemen Komunikas BI)

Byklik.com | Jakarta – Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pelindungan konsumen di tengah pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi, pengawasan penyelenggara layanan, edukasi masyarakat, serta peningkatan koordinasi antarlembaga.

Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan dan sistem pembayaran digital secara aman, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan nasional.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, pelindungan konsumen merupakan prasyarat penting dalam membangun sistem pembayaran yang aman, efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pelindungan konsumen tidak boleh hanya menjadi pelengkap di tengah perkembangan inovasi digital.

Hal tersebut disampaikan Filianingsih saat peluncuran Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Ia menjelaskan, BI terus memperkuat pengaturan dan pengawasan perilaku penyelenggara (market conduct), serta meningkatkan koordinasi dengan OJK dan berbagai pemangku kepentingan.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan konsumen sekaligus memastikan hak masyarakat terlindungi ketika menggunakan layanan pembayaran digital.

Peluncuran GEBER PK 2027 turut dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono, serta perwakilan kementerian dan lembaga, industri, asosiasi, perguruan tinggi, dan mitra internasional.

Dalam kesempatan itu, Dicky menyampaikan tiga fokus utama penguatan pelindungan konsumen oleh OJK, yakni penguatan ekosistem, pemberdayaan konsumen, dan optimalisasi peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Ketiga fokus tersebut diarahkan untuk mencegah risiko sejak dini, meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan konsumen, serta memperkuat tanggung jawab bersama dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat.

OJK juga memperkuat kolaborasi lintas lembaga, termasuk melalui pengembangan aplikasi antipenipuan (antiscam). Selain itu, OJK mendorong kemudahan akses pengaduan, kejelasan tanggung jawab penyelenggara, serta mekanisme pemulihan hak konsumen.

Indeks Keberdayaan Konsumen Meningkat

Berdasarkan Survei Nasional Pelindungan Konsumen BI 2026, Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) mencapai 77,03. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei 2023 yang tercatat sebesar 64,67.

Baca Juga  Utang Krisis 1998 Lunas, Pemerintah Gunakan Surplus BI

Meski mengalami peningkatan, indeks tersebut belum mencapai kategori berdaya. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko transaksi digital, keamanan bertransaksi, serta hak-hak konsumen.

Untuk memperkuat pelindungan konsumen sistem pembayaran, BI menetapkan tiga langkah utama.

Pertama, meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui perluasan edukasi kepada masyarakat. Edukasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan konsumen dalam mengenali risiko, melakukan transaksi secara aman, serta memahami hak dan mekanisme pengaduan.

Kedua, memperkuat tanggung jawab penyelenggara melalui penerapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2026 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.

Melalui ketentuan tersebut, penyelenggara diwajibkan memberikan informasi produk dan layanan secara transparan, memperlakukan konsumen secara adil, serta menjaga keamanan aset dan data konsumen.

Penyelenggara juga wajib melakukan pencegahan dan penanganan transaksi yang terindikasi penipuan, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta memastikan penyelesaian pengaduan berjalan efektif.

BI turut memperkuat pengawasan perilaku penyelenggara (market conduct) guna memastikan seluruh kewajiban pelindungan konsumen diterapkan selama masyarakat menggunakan layanan sistem pembayaran.

Ketiga, memperkuat kolaborasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagai tindak lanjut, BI dan OJK menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama mengenai kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Kerja sama tersebut bertujuan memberikan akses penyelesaian sengketa sistem pembayaran yang mudah, adil, dan efektif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

BI Imbau Masyarakat Waspada Penipuan Digital

Selain memperkuat regulasi dan pengawasan, BI mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital melalui pesan edukasi, “Kalau Ragu, STOP Dulu!”

Masyarakat diimbau memverifikasi kebenaran informasi dan identitas pihak yang bertransaksi sebelum melakukan pembayaran. Konsumen juga diminta memastikan keamanan transaksi serta menjaga kerahasiaan data pribadi, nomor identifikasi pribadi (PIN), kata sandi, dan kode sekali pakai (one-time password/OTP).

Baca Juga  BI Pastikan Sistem Keuangan Indonesia Tetap Resilien

BI mengingatkan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas, mendapatkan perlakuan adil, serta menerima pelindungan terhadap aset dan data ketika menggunakan layanan sistem pembayaran maupun penukaran valuta asing yang berada dalam kewenangan BI.

Apabila mengalami kendala transaksi, konsumen dapat terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara layanan terkait.

Jika permasalahan belum terselesaikan, masyarakat dapat menghubungi layanan BI melalui BICARA 131 atau kanal resmi lainnya sesuai kewenangan. Konsumen juga dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai ketentuan yang berlaku.

GEBER PK Jangkau Puluhan Juta Masyarakat

Sejak diluncurkan pada 2024, GEBER PK terus memperluas jangkauan edukasi dan kolaborasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelindungan konsumen.

Sepanjang 2026, BI menggelar berbagai kampanye edukasi digital, di antaranya melalui program Duta Konsumen Aman, Gerai CERDAS PeKA, dan Duta Pelajar.

Hingga Oktober 2026, sebanyak 86 penyelenggara jasa sistem pembayaran telah berpartisipasi melalui 4.441 unggahan edukasi dan 71 video kolaborasi.

Kampanye tersebut tercatat menjangkau lebih dari 151 juta penayangan secara daring, 36 juta pendengar melalui radio dan iklan layanan masyarakat, serta 2,3 juta peserta edukasi tatap muka.

Selain itu, sejak awal 2026 hingga periode pelaporan, BI telah menyelenggarakan 9.575 kegiatan edukasi di seluruh wilayah Indonesia dengan estimasi jangkauan mencapai 36,7 juta orang.

Atas kontribusi tersebut, BI memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga, asosiasi, serta penyelenggara yang aktif mendukung pelaksanaan GEBER PK 2026.

Memasuki 2027, BI bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen melanjutkan dan memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan transaksi digital yang aman, melindungi hak-hak konsumen, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan sistem pembayaran nasional.***