Byklik.com | Bandung – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri, termasuk Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan para kepala kepolisian daerah (Kapolda), menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Instruksi tersebut disampaikan Suyudi saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu, 11 November 2026. Ia menegaskan, praktik percaloan yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan harus ditindak sesuai ketentuan hukum.
“Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan dugaan praktik percaloan, baik yang terjadi di sekitar maupun di dalam lingkungan perusahaan.
Menurut Suyudi, informasi dari masyarakat diperlukan untuk membantu kepolisian mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri,” ujarnya.
Selain melakukan penindakan, Polri melalui program Poliran berupaya membantu masyarakat memperoleh akses terhadap kesempatan kerja. Program tersebut dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang pekerjaan melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Suyudi mengatakan, penanganan pengangguran juga memiliki keterkaitan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang sejahtera dapat menjadi salah satu fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.
“Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” katanya.
Dalam sambutannya, Suyudi turut menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024 yang mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang.
Angka tersebut merupakan data periode Agustus 2024 yang disampaikan sebagai gambaran persoalan ketenagakerjaan. Polri, kata Suyudi, ingin turut berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.
“Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujarnya.
Suyudi menegaskan, program Poliran harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran. Ia meminta seluruh jajaran Polri memastikan data pencari kerja dikelola secara akurat serta mengawal proses penyaluran tenaga kerja hingga peserta benar-benar memperoleh pekerjaan.
“Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” katanya.
Melalui program Poliran, Polri berharap masyarakat semakin mudah mengakses peluang kerja sekaligus memperoleh perlindungan dari dugaan praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan tenaga kerja.***
