Ekonomi & Bisnis

KKP Perkuat Pengelolaan Stok Ikan Berbasis Data Ilmiah

Bambang Iskandar Martin
×

KKP Perkuat Pengelolaan Stok Ikan Berbasis Data Ilmiah

Sebarkan artikel ini
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengelolaan sumber daya ikan berbasis data dan kajian ilmiah guna memastikan pemanfaatan perikanan berlangsung secara terukur dan berkelanjutan. (Foto: Dok. Humas Ditjen Perikanan Tangkap)

Byklik.com | Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengelolaan sumber daya ikan berbasis data dan kajian ilmiah guna memastikan pemanfaatan perikanan berlangsung secara terukur dan berkelanjutan.

Data yang akurat menjadi landasan penting dalam pengkajian stok ikan, penentuan kuota penangkapan, hingga penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, data kelautan dan perikanan menjadi acuan penting dalam menentukan kuota penangkapan ikan terukur sebagai bagian dari kebijakan ekonomi biru.

“Data kelautan dan perikanan ini akan menjadi acuan penting untuk penentuan kuota penangkapan ikan terukur yang menjadi salah satu kebijakan ekonomi biru,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Minggu, 15 November 2026.

Penguatan pengelolaan perikanan berbasis data tersebut dibahas dalam Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dan 712. Kegiatan itu dirangkaikan dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) di Bandung, Jawa Barat, pada 11–13 November 2026.

Baca Juga  Prabowo Targetkan 100 Kampung Nelayan Beroperasi Akhir Tahun

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan, keberhasilan kebijakan pengelolaan perikanan membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Menurutnya, pengelolaan sumber daya ikan tidak dapat dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi antarpemangku kepentingan.

Saat ini, KKP menjalankan empat program prioritas di sektor perikanan tangkap, yakni Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), modernisasi pelabuhan perikanan, serta modernisasi armada perikanan Indonesia.

“Pengelolaan perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu, UPP WPPNRI harus menjadi ruang koordinasi dan dialog untuk menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti,” kata Lotharia.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Syahril Abd Raup menjelaskan, pertemuan tahunan UPP menjadi forum koordinasi untuk merumuskan rekomendasi pengelolaan perikanan di setiap wilayah pengelolaan.

Sejumlah agenda yang dibahas meliputi penentuan titik pengambilan sampel di lokasi pendaratan ikan, evaluasi kepatuhan pemerintah provinsi, serta penyusunan rencana kerja UPP tahun 2027.

Baca Juga  FMS 2026 di Lhokseumawe Bukukan Transaksi UMKM Rp350 Juta

Pertemuan tersebut juga menyepakati penentuan lokasi pengambilan sampel data perikanan, salah satunya di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Dengan informasi dan data yang lebih baik dari lapangan, pengkajian stok dan perumusan kebijakan sumber daya ikan diharapkan semakin akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” ujar Syahril.

KKP berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi rekomendasi kebijakan dan rencana kerja.

Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ilmuwan, mitra pembangunan, pelaku usaha, dan nelayan dinilai penting untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

“Karena perikanan yang maju bukan hanya tentang banyaknya ikan yang ditangkap hari ini, tetapi juga tentang tersedianya sumber daya ikan dan kehidupan nelayan yang lebih sejahtera pada masa mendatang,” pungkas Syahril.***