Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi penggunaan kompor gas ke kompor listrik. Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan seiring fluktuasi harga energi global yang dipengaruhi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Eddy menilai penggunaan kompor listrik dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang selama ini masih sangat tinggi.
“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” ujar Eddy dalam rapat kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung DPR RI, Senin, 15 Juni 2026.
Menurutnya, percepatan transisi ke kompor listrik akan lebih efisien dibandingkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk subsidi LPG impor. Selain itu, harga LPG sangat bergantung pada pergerakan harga minyak dunia yang cenderung fluktuatif.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk mendukung program kompor listrik.
Program tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG sekaligus mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien.
“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar,” kata Bahlil.
Untuk menyukseskan program tersebut, Bahlil meminta Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral agar membantu proses pendataan daerah yang paling membutuhkan kompor listrik. Menurutnya, langkah itu penting agar program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik dalam RAPBN 2027.
Anggaran tersebut nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis bahan bakar fosil.
Eddy berharap berbagai program transisi energi yang dirancang pemerintah dapat berjalan secara efektif sehingga mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara akibat tingginya biaya impor energi.
