Byklik.com | Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menghadiri pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) bertema “Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas” di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026. Dudung menegaskan KSP akan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi agar pelayanan publik semakin cepat, transparan, dan berintegritas.
Peluncuran GNPP ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.
Dudung mengatakan KSP memiliki mandat untuk memastikan program prioritas Presiden dalam Asta Cita, khususnya reformasi birokrasi, berjalan sesuai target melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Tugas saya adalah memastikan bahwa program prioritas Bapak Presiden dalam Asta Cita yang ketujuh, yaitu reformasi birokrasi, berjalan dengan baik, di mana KSP mengordinasikan dan mengomunikasikan apabila ada hambatan di lapangan agar semua persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Ia mengapresiasi pencanangan GNPP yang digagas Kementerian PANRB bersama Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman RI. Menurutnya, pelayanan publik merupakan wajah negara sehingga sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang berkualitas.
Dudung juga mengapresiasi keberadaan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah beroperasi di berbagai daerah. KSP, lanjutnya, akan mendorong percepatan pengembangan MPP Digital serta pemberian insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil menghadirkan inovasi pelayanan publik.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan GNPP mengusung simbol 24/7 sebagai komitmen bahwa semangat melayani harus hadir setiap saat dalam setiap tindakan aparatur negara.
Menurut Rini, gerakan tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni, melainkan diwujudkan melalui perubahan nyata di setiap instansi pemerintah.
