Byklik.com | Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Hotel Grand Nanggroe, Rabu, 8 April 2026.
M. Nasir menegaskan forum ini menjadi tahapan krusial dalam menyusun arah pembangunan daerah. Ia menekankan, forum tersebut bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang strategis untuk menyerap aspirasi dan menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
“Forum ini menjadi sarana menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar M. Nasir.
Ia menjelaskan, keterlibatan para pemangku kepentingan sangat penting untuk menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak dapat mencegah tumpang tindih program, menghindari kesalahan penentuan sasaran, serta memperbaiki indikator kinerja agar lebih relevan.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
M. Nasir juga menegaskan, RKPA Tahun 2027 berperan sebagai penghubung antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah nasional. Karena itu, konsistensi dan keselarasan perencanaan menjadi kunci agar implementasi di lapangan berjalan efektif.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Aceh mengusung tema pembangunan 2027, yakni percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Tema ini diterjemahkan ke dalam sepuluh prioritas utama, di antaranya penguatan syariat Islam, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.
Di sisi lain, M. Nasir mengungkapkan sejumlah tantangan makro yang masih dihadapi Aceh. Hingga 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,97 persen, yang dipengaruhi dampak bencana alam pada akhir tahun sebelumnya. Sementara itu, target pertumbuhan pada 2029 ditetapkan mencapai 6,6 persen.
“Tantangan ini harus kita jawab dengan perencanaan yang terarah dan terukur,” ujarnya.
Ia menambahkan, tingkat kemiskinan Aceh pada September 2025 masih berada di angka 12,22 persen. Pemerintah menargetkan penurunan menjadi 6,39 hingga 7,39 persen pada 2029 melalui penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, M. Nasir juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan inflasi yang mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026. Ia menilai penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program strategis lainnya menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai daerah rawan bencana, ia menegaskan Aceh harus mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan dokumen penanggulangan bencana, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi masyarakat dan aset daerah,” kata M. Nasir.
Di akhir kegiatan, ia mengajak seluruh peserta forum untuk aktif memberikan masukan demi menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Partisipasi semua pihak sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan kita,” pungkasnya.
