Byklik.com | Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lonjakan hampir 700 kejadian bencana alam sejak awal 2026 dan mendesak pemerintah memperkuat mitigasi nasional secara sistematis.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat 693 kejadian bencana sejak Januari hingga 6 April 2026 yang terjadi berdekatan di berbagai wilayah Indonesia.
“Dengan masih banyaknya bencana alam, terutama bencana yang berulang, hal ini harus dilihat sebagai bentuk kerentanan rakyat terhadap bencana alam yang belum banyak bergeser, dan harus segera mendapat solusi,” ujar Puan dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Puan menilai tingginya frekuensi bencana menjadi sinyal meningkatnya kompleksitas risiko kebencanaan, baik dari sisi sebaran wilayah maupun dampak sosial yang ditimbulkan.
“Ketika banjir mendominasi, disusul angin kencang, longsor, dan gempa di berbagai daerah dalam kurun yang berdekatan, persoalannya tidak lagi cukup dipahami sebagai peristiwa musiman,” ujarnya.
Ia menegaskan, tantangan utama saat ini bukan hanya pada respons pascabencana, melainkan kemampuan negara membaca pola kerentanan yang terus berulang di wilayah yang sama.
“Tantangan terbesar bukan hanya bagaimana negara bergerak setelah kejadian, tetapi bagaimana sistem nasional mampu membaca pola kerentanan yang berulang,” katanya.
Menurut Puan, dominasi bencana banjir menunjukkan persoalan tata air, kapasitas lingkungan, dan kesiapan kawasan permukiman belum mampu mengimbangi perubahan risiko.
Ia juga mengingatkan agar data kebencanaan tidak berhenti sebagai statistik, melainkan menjadi dasar evaluasi kebijakan, terutama di wilayah rawan.
“Ketika rumah rusak, penghasilan terhenti, dan anak-anak terganggu pendidikannya, di situlah beban terpanjang dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Puan menambahkan, bencana kini tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi rumah tangga.
“Bencana bukan lagi sekadar urusan kerusakan fisik, tetapi sudah menyentuh kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Ia pun menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor serta kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, termasuk potensi kekeringan akibat El Nino pada musim kemarau mendatang.
“Tantangan perubahan iklim menuntut cara kerja negara yang lebih responsif terhadap risiko. Tidak ada alasan kebijakan bergerak setelah dampak meluas,” pungkas Puan.
