Byklik.com | Banda Aceh – Satuan Tugas Percepatan Pemulihan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) pascabencana di Provinsi Aceh mencatat kemajuan signifikan dalam proses pemulihan di berbagai sektor.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal Z.A, mengatakan hingga 6 April 2026, progres pembersihan lumpur telah mencapai 92 persen dari total 519 titik sasaran yang terdampak bencana.
“Dari total 519 sasaran pembersihan lumpur, sebanyak 480 titik sudah selesai atau sekitar 92 persen, sementara 39 titik lainnya masih dalam proses penyelesaian,” ujar Safrizal dalam kegiatan media gathering bertajuk Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh yang digelar di The Pade Hotel, Selasa, 7 April 2026.
Selain pembersihan lumpur, perbaikan akses konektivitas darat juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Seluruh jalan nasional dan jembatan nasional di Aceh telah selesai diperbaiki atau mencapai 100 persen, sementara jalan daerah mencapai 92 persen dan jembatan daerah masih 54 persen.
Dalam upaya percepatan pemulihan infrastruktur, TNI telah menyelesaikan pembangunan 97 jembatan di berbagai wilayah Aceh, yang terdiri atas 39 jembatan Bailey, 44 jembatan Aramco, dan 14 jembatan perintis.
Sementara itu, Polri membangun 22 unit jembatan darurat, dengan 21 unit atau sekitar 95 persen telah selesai. Satu unit jembatan di Desa Samarena, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah masih dalam proses dengan progres sekitar 60 persen.
Di sektor layanan kesehatan, seluruh fasilitas kesehatan yang terdampak bencana kini telah kembali beroperasi. Sebanyak 23 rumah sakit daerah dan 309 puskesmas telah berfungsi normal, sementara 848 dari 860 puskesmas pembantu telah beroperasi.
Pemulihan layanan pendidikan juga menunjukkan hasil positif. Sebanyak 3.120 satuan pendidikan terdampak telah kembali melaksanakan proses belajar mengajar dengan berbagai skema, baik di gedung asal, kelas darurat, tenda, maupun menumpang di fasilitas lain.
Selain itu, pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak telah mencapai 91,08 persen. Namun, masih terdapat kendala teknis seperti penyediaan listrik di sejumlah lokasi.
“Misalnya di Desa Keude Bungkah, Aceh Utara, sebelumnya ada 46 unit huntara yang belum terpasang listrik. Saat ini sudah 23 unit terpasang, dan kami berharap sisanya dapat segera diselesaikan,” ujarnya.
Safrizal juga mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengusulkan tambahan 97 unit huntara karena adanya warga yang baru kembali dari pengungsian di luar daerah.
“Kami akan cek lokasi yang diusulkan agar tidak berada di wilayah rawan banjir atau longsor. Setelah data diverifikasi, pembangunan huntara dapat dilakukan dalam waktu sekitar tiga hingga empat minggu,” katanya.
Pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan pertama bagi warga yang tinggal sementara di tempat lain, serta bantuan sosial dan ekonomi dengan total nilai mencapai Rp355,9 miliar.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap baru mencapai 104 unit dari total rencana 26.418 unit. Di sisi lain, pemulihan rumah ibadah telah mencapai 98,69 persen atau 906 dari 918 unit, dan pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat rehabilitasi hingga masyarakat kembali hidup normal.
