Byklik.com | Kuala Simpang – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin Apel Pembukaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri Gelombang III di Lapangan Dapur Umum Satuan Tugas, halaman Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu, 4 April 2026.
Dalam amanatnya, Tito menegaskan apel tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kedisiplinan, integritas, dan semangat pengabdian para praja serta ASN sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik.
“Target utama kita adalah menyelesaikan titik-titik yang masih tertutup lumpur, termasuk yang sudah mengeras,” jelas Tito.
Sebanyak 731 praja pratama dan 37 ASN Kemendagri diterjunkan dalam Gelombang III ini dengan fokus pada pembersihan lumpur, perbaikan drainase, serta pemulihan akses lingkungan guna mempercepat normalisasi aktivitas masyarakat.
Usai apel, Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, melanjutkan kegiatan dengan menyalurkan bantuan kepada penyintas bencana hidrometeorologi di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.
Dalam kegiatan itu, Tito didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tamiang, serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sekerak.
Sebanyak 276 paket perlengkapan ibadah, 276 paket sembako, 276 paket perlengkapan dapur, serta lima unit tempat penampungan air (toren) berkapasitas 2.000 liter disalurkan kepada warga terdampak. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar sosial dan ekonomi masyarakat.
Tito menegaskan, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat tanggap darurat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memahami kebutuhan penyintas secara langsung dan berkelanjutan.
“Penyaluran bantuan ini bukan sekadar bantuan pascabencana, tetapi juga untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung agar penanganan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam dialog dengan warga, Tito menyerap berbagai aspirasi, di antaranya kebutuhan fasilitas air bersih berupa sumur bor serta pembangunan hunian tetap (huntap). Ia menyebutkan, mayoritas warga menginginkan pembangunan huntap secara komunal karena lokasi tempat tinggal mereka berada di kawasan rawan banjir akibat luapan sungai.
Menurut Tito, pemerintah tidak ingin para penyintas terlalu lama berada dalam kondisi sulit. Ia mengungkapkan, Desa Sekumur sebelumnya sempat terisolasi cukup lama akibat akses jalan yang tertutup longsor dan lumpur pascabencana hidrometeorologi pada akhir November 2025.
Untuk itu, Tito menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait guna mempercepat pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.
Selain itu, pemerintah juga akan berkomunikasi dengan pihak PT Perkebunan Semadam terkait kemungkinan pemanfaatan sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk lokasi pembangunan huntap.
“Jika persoalan lahan telah tuntas, maka pemerintah kabupaten akan melakukan pembersihan lahan, dan selanjutnya pembangunan hunian tetap dilaksanakan oleh Kementerian PKP,” kata Tito.
Selama proses pembangunan berlangsung, pemerintah akan memberikan bantuan lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan. Bantuan tersebut disesuaikan dengan estimasi waktu pembangunan huntap yang diperkirakan memakan waktu tiga hingga empat bulan, bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah.***
