Byklik.com | Bogor – Pemerintah mempercepat program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai strategi utama mendorong kemandirian ekonomi nasional. Hal ini dibahas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Rabu, 25 Maret 2026.
Bahlil mengungkapkan, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama, sementara sisanya akan dimulai dalam waktu dekat.
“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi dengan total investasi kurang lebih Rp239 triliun yang akan segera difinalisasi,” ujar Bahlil.
Selain hilirisasi, pemerintah juga memperkuat strategi ketahanan energi dengan mengoptimalkan potensi energi domestik, termasuk pengembangan etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO).
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi yang kita miliki, baik etanol maupun biodiesel dari CPO,” katanya.
Bahlil menegaskan, langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus memperkuat kedaulatan nasional di sektor energi.
Dalam kesempatan itu, ia juga melaporkan perkembangan harga komoditas strategis seperti batu bara dan nikel. Pemerintah, kata dia, masih memantau dinamika pasar global dan belum melakukan perubahan kebijakan signifikan.
Meski demikian, pemerintah membuka peluang relaksasi produksi secara terbatas dan terukur agar tidak memicu kelebihan pasokan yang dapat menekan harga.
“Relaksasi dilakukan secara terukur, terbatas, dan tetap menjaga keseimbangan supply dan demand serta harga,” tegasnya.
Pemerintah juga memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel guna meningkatkan penerimaan negara.
“Kemungkinan besar HPM untuk nikel akan kita naikkan,” ujar Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan arahan Presiden Prabowo agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara dan tidak lagi menjual komoditas secara murah.
“Bapak Presiden menekankan agar sumber daya alam kita dijaga sebagai aset negara dan harus memberikan nilai tambah yang maksimal bagi bangsa,” katanya.
Ia menegaskan, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat kedaulatan mineral melalui hilirisasi dan kebijakan harga yang lebih adil.
“Kita ingin harga bagus, produksi juga baik. Tapi kalau tidak, jangan sampai sumber daya kita dijual murah,” pungkasnya.
