Byklik.com | Banda Aceh – Aceh memiliki lebih dari tiga juta angkatan kerja yang berpotensi memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pasar internasional. Pemerintah Aceh mendorong peningkatan kompetensi agar tenaga kerja daerah mampu memanfaatkan peluang kerja di luar negeri melalui jalur resmi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, Akmil Husen, mengatakan besarnya jumlah angkatan kerja tersebut merupakan potensi yang perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan negara tujuan.
Hal itu disampaikan Akmil seusai menghadiri Sosialisasi Program Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri yang diselenggarakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh di Orion Hall, Aceh Besar, Selasa, 29 September 2026.
Menurut Akmil, potensi tenaga kerja Aceh juga didukung keberadaan 244 sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan lebih dari 55 ribu peserta didik aktif.
“Sekarang kita punya angkatan kerja 3 juta lebih. Dari angkatan kerja ini, kita juga punya 244 SMK dengan 55 ribu lebih peserta didik aktif. Ini merupakan potensi yang sangat besar bagi kita,” kata Akmil.
Untuk memperluas peluang kerja, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas calon pekerja melalui berbagai program pelatihan. Persiapan tersebut meliputi kemampuan bahasa asing, peningkatan keterampilan, serta sertifikasi kompetensi yang memenuhi standar internasional.
Akmil mengatakan pelatihan bahasa akan disesuaikan dengan negara tujuan penempatan pekerja. Sejumlah bahasa yang dipersiapkan antara lain bahasa Inggris, Korea, dan Jepang.
“Jadi, nantinya mereka juga bisa berkiprah di luar negeri,” ujarnya.
Ia menilai penguatan kompetensi penting agar tenaga kerja asal Aceh tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja dalam negeri, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar tenaga kerja internasional.
Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur resmi.
Khusus bagi calon pekerja yang biaya keberangkatannya tidak ditanggung perusahaan atau pemberi kerja, pemerintah menyediakan alternatif pembiayaan melalui kerja sama dengan Bank Aceh.
Menurut Akmil, pembiayaan tersebut dapat diakses melalui skema kredit ringan untuk membantu calon pekerja memenuhi kebutuhan biaya keberangkatan.
Di tengah upaya memperluas kesempatan kerja ke luar negeri, Akmil mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang disampaikan melalui calo, terutama pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar tetapi tidak melalui prosedur resmi.
Ia menyebut sepanjang 2026 terdapat 598 orang yang bekerja secara ilegal dan telah dipulangkan. Sementara jumlah warga yang diberangkatkan secara ilegal belum dapat diketahui secara pasti.
“Kita mengharapkan jangan ada lagi PMI ilegal dari Aceh. Apalagi ke negara-negara yang berpotensi terjadi tindak kriminal dan TPPO, seperti Myanmar, Vietnam, seperti yang kita dengar terkait scam dan lain-lain,” katanya.
Akmil mengatakan pencegahan keberangkatan pekerja migran secara ilegal membutuhkan keterlibatan pemerintah hingga tingkat gampong.
Aparatur gampong diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus mengarahkan calon pekerja agar mengikuti prosedur resmi sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.
