Byklik.com | Jantho – Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Besar kembali berjalan normal setelah sempat terganggu akibat aksi mogok kerja tenaga kesehatan (nakes). Namun, persoalan mendasar seperti jasa medis (jasmed), klaim BPJS, hingga ketersediaan obat belum sepenuhnya tuntas.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar turun langsung memastikan kondisi rumah sakit. Asisten III Sekdakab Aceh Besar, Abdullah S.Sos, bersama Kabag Hukum Rafzan Amin, meninjau langsung pelayanan di RSUD, Selasa, 21 April 2026.
“Hari ini pelayanan sudah normal kembali. Kami sudah berkomunikasi langsung dengan para dokter, dan mereka sudah bekerja seperti biasa,” ujar Abdullah.
Ia menyebutkan, seluruh layanan mulai dari poli rawat jalan, rawat inap hingga Unit Gawat Darurat (UGD) telah kembali beroperasi. Namun di balik normalnya layanan, sejumlah persoalan krusial masih dalam proses penyelesaian.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah keterbatasan beberapa jenis obat. Meski secara umum stok dinyatakan aman, sejumlah obat penting masih belum tersedia optimal.
“Stok obat secara umum aman, tetapi ada beberapa obat tertentu yang masih terbatas karena proses distribusi,” jelasnya.
Tak hanya itu, persoalan jasa medis dan klaim BPJS yang menjadi pemicu aksi mogok juga belum sepenuhnya rampung. Pemerintah mengakui penyelesaian masalah tersebut membutuhkan waktu karena terkait proses administrasi dan penyesuaian regulasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Untuk jasmed dan BPJS sedang kita upayakan penyelesaiannya, termasuk penyesuaian regulasi BLUD. Ini tidak bisa instan,” tegas Abdullah.
Kabag Hukum Setdakab Aceh Besar, Rafzan Amin, meminta tenaga kesehatan tetap menjaga profesionalitas di tengah proses penyelesaian masalah.
“Kami upayakan sebelum April ini berakhir persoalan selesai. Kami harap nakes tetap fokus memberikan pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Aceh Besar, dr. Bunaiya Putra, membantah isu kekosongan obat secara menyeluruh. Ia menegaskan hanya beberapa jenis obat tertentu seperti insulin yang mengalami keterbatasan.
“Ada obat pengganti dengan kandungan sama, tapi tidak semua pasien cocok. Ini yang menjadi perhatian kami,” jelasnya.
Ia memastikan pihak rumah sakit terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan obat, khususnya untuk pasien dengan kebutuhan terapi khusus.
Meski pelayanan telah kembali normal, Pemkab Aceh Besar dihadapkan pada pekerjaan rumah besar untuk membenahi sistem layanan kesehatan, mulai dari tata kelola keuangan, distribusi obat, hingga kesejahteraan tenaga medis agar gangguan serupa tidak kembali terulang.
