Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, mendesak pemerintah memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini untuk mencegah meluasnya kebakaran dan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.
Menurut Ranny, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api dan pelayanan kesehatan setelah masyarakat terpapar asap. Pemerintah perlu mengutamakan pencegahan melalui pemantauan kawasan rawan, pengawasan aktivitas manusia, serta kesiapan sistem kesehatan sebelum memasuki periode rawan kebakaran.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan bahwa fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara itu, Kementerian Kehutanan mencatat 372 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional pada 14 Oktober 2026, meningkat dibandingkan 244 titik pada sehari sebelumnya.
Ranny menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menjadikan informasi iklim dan pemantauan kawasan rawan sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi pemerintah.
“Kebakaran hutan bukan persoalan baru yang datang tanpa peringatan. Kita sudah memiliki informasi mengenai musim kemarau, wilayah rawan kebakaran, hingga kondisi lahan yang berisiko. Karena itu, pemerintah harus mampu mengantisipasi sebelum api meluas,” ujar Ranny dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menyiapkan masker, obat-obatan, dan layanan kesehatan ketika masyarakat sudah terpapar asap. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Selain faktor iklim, Ranny menyoroti aktivitas manusia dalam pengelolaan kawasan hutan yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Pembukaan lahan dengan cara membakar, perambahan kawasan, serta pembalakan yang menyebabkan degradasi hutan perlu menjadi perhatian serius.
Ia meminta pengawasan dilakukan terhadap aktivitas pembalakan ilegal maupun kegiatan pemanfaatan hutan yang memiliki izin, terutama untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan dan pencegahan kebakaran.
“Pengawasan harus dimulai dari kawasan hutannya. Aktivitas pembalakan, baik yang berizin maupun yang melanggar hukum, perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerusakan yang memperbesar risiko kebakaran,” katanya.
Ranny menegaskan, kelalaian dalam pengelolaan lahan tidak boleh menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Karena itu, pencegahan karhutla harus berjalan konsisten, bukan hanya ketika bencana telah terjadi.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang pada 18 Oktober 2026 mengumumkan tambahan distribusi masker dan obat-obatan serta penguatan rumah oksigen bagi masyarakat terdampak karhutla di Sumatra dan Kalimantan.
Namun, menurut Ranny, upaya perlindungan kesehatan tersebut perlu diiringi pemantauan titik panas, pengelolaan kawasan gambut, pengawa
