Byklik.com | Jakarta – Rencana penurunan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan ini membuka ruang pendapatan yang lebih layak bagi mitra pengemudi yang selama ini terbebani potongan platform cukup besar.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tersebut. Ia menilai penyesuaian skema potongan aplikator akan memberi dampak langsung terhadap peningkatan penghasilan para driver ojol.
“Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan aplikator. Kebijakan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi driver ojol dan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.
Ridwan menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Ia meminta seluruh perusahaan aplikator menjalankannya secara konsisten jika telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.
“Kalau aturan ini sudah ditetapkan, maka harus dijalankan oleh aplikator. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik aplikator maupun pengemudi, sehingga implementasinya harus berjalan adil dan konsisten,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Menurutnya, langkah pemerintah menata ulang skema potongan aplikator menunjukkan keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal digital yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi berbasis aplikasi. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan agar kebijakan tersebut tidak memunculkan ketimpangan baru antara aplikator dan mitra pengemudi.
“Pengawasan harus diperkuat agar implementasi di lapangan benar-benar berpihak kepada pengemudi, bukan justru menimbulkan masalah baru,” katanya.
Komisi V DPR, lanjut Ridwan, mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor transportasi digital. Pihaknya juga berencana memanggil Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
Selain itu, Ridwan mendorong pemerintah memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja gig economy, termasuk pengemudi ojol, melalui akses asuransi kerja dan layanan kesehatan.
“Komisi V mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja gig, termasuk akses asuransi dan jaminan kesehatan. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang juga harus mendapat perlindungan negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja tidak boleh terbatas pada sektor transportasi digital saja, melainkan juga perlu diperluas ke sektor lain seperti nelayan dan petani.
“Keberpihakan negara harus dirasakan merata, termasuk oleh nelayan dan petani yang juga membutuhkan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan,” tutupnya.
