Byklik.com | Jakarta – Polri mendalami peran seorang perwira tinggi berinisial TK berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol.) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, TK saat ini menjalani pemeriksaan oleh Biro Pengawasan Profesi (Wabprof) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Keterangan TK juga didalami dalam proses penyidikan pidana untuk mengungkap peran setiap pihak dalam perkara tersebut.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny di Jakarta, Kamis, 12 November 2026..
Johnny menegaskan, pemeriksaan oleh Propam dan penyidikan pidana masih berlangsung. Kedua proses tersebut dilakukan untuk mengungkap fakta serta memastikan peran setiap pihak berdasarkan hasil pemeriksaan.
Ia sekaligus mengonfirmasi bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam pengembangan perkara tersebut merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan perwira berinisial TK dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut seorang perwira yang disebut dengan inisial AS diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator. Perwira tersebut juga diduga memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance.
“AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Pendalaman terhadap TK dilakukan untuk mengungkap rangkaian dugaan penyadapan sekaligus memperjelas peran pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut.
Hingga saat ini, TK masih menjalani pemeriksaan internal dan pendalaman dalam proses penyidikan. Status serta dugaan keterlibatan setiap pihak harus merujuk pada hasil penyidikan dan proses hukum yang berlaku.***
