Byklik.com | Kuala Simpang – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memperluas pendataan korban banjir dengan mencakup kategori non-pemilik rumah, seperti penyewa hingga penghuni rumah dinas. Kebijakan ini tertuang dalam surat Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, tertanggal 1 April 2026.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang, Iman Suhery, mengatakan perluasan pendataan dilakukan guna memastikan seluruh korban terdampak masuk dalam skema bantuan pemerintah.
“Kami ingin memastikan seluruh korban benar-benar terdata, termasuk warga yang sebelumnya belum masuk dalam pendataan,” ujar Iman, Minggu 12 April 2026.
Sebelumnya, pendataan hanya difokuskan pada pemilik rumah yang mengalami kerusakan akibat banjir pada 26 November 2025. Kini, cakupan pendataan diperluas ke berbagai kategori masyarakat terdampak.
“Pendataan meliputi penyewa rumah, rumah dengan dua kepala keluarga dalam satu bangunan, penghuni rumah dinas, rumah perusahaan, hingga rumah yang berada di atas lahan pemerintah,” katanya.
Pemerintah daerah menetapkan batas akhir penyampaian laporan rekapitulasi dari tingkat kecamatan hingga 20 April 2026. Laporan tersebut wajib diserahkan dalam bentuk cetak dan digital ke Sekretariat Posko Terpadu serta BPBD Aceh Tamiang.
Iman menambahkan, warga yang belum terdata pada tahap sebelumnya akan diikutsertakan dalam pendataan kali ini. Karena itu, pemerintah desa diminta aktif menyosialisasikan pendataan gelombang ketiga kepada masyarakat.
“Peran datok penghulu sangat penting untuk memastikan seluruh warga terdampak segera melapor dan terdata,” ujarnya.
Pemerintah berharap, melalui perluasan pendataan ini, penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau seluruh korban banjir tanpa terkecuali.***
