Byklik.com | Jakarta – Pemerintah menyatukan jaringan kehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat, terkoordinasi, serta menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi digital, termasuk meningkatnya disinformasi dan hoaks.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa, 1 September 2026.
Menurut Meutya, koordinasi antara humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga menjadi ruang evaluasi terhadap kecepatan serta kejelasan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.
Meutya mengatakan forum komunikasi kehumasan akan diarahkan menjadi agenda berkala untuk menyatukan narasi dan mempercepat koordinasi dalam penyampaian kebijakan. Penguatan koordinasi dinilai semakin penting seiring berlangsungnya digitalisasi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari mengatakan komunikasi kebijakan memiliki posisi yang sama penting dengan pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, komunikasi yang baik diperlukan agar dukungan terhadap program semakin kuat dan hasilnya optimal.
Qodari menyebut jaringan kehumasan pemerintah secara nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Jaringan tersebut dinilai menjadi kekuatan besar yang perlu bekerja dalam satu orkestrasi.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” ujar Qodari.
Ia juga menekankan agar program pemerintah ditampilkan melalui cerita masyarakat yang merasakan manfaatnya. Dengan demikian, komunikasi tidak berhenti pada penjelasan kebijakan, tetapi menunjukkan perubahan nyata yang terjadi di tengah warga.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai humas pemerintah harus bekerja dua arah. Selain menyampaikan kebijakan, humas perlu membaca isu yang berkembang di tengah masyarakat untuk menjadi masukan bagi pemerintah.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.
Bima juga meminta humas pemerintah memperbanyak informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah. Langkah tersebut diharapkan membuat ruang informasi digital tidak hanya dipenuhi respons terhadap isu negatif maupun disinformasi.
Forum Bakohumas tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem komunikasi pemerintah yang lebih cepat, terkoordinasi, mampu membaca kebutuhan publik, dan memastikan informasi mengenai program pemerintah menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.
