Byklik.com | Jakarta – Pemerintah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Saleh Mustafa mendorong penguatan intervensi pemerintah agar lebih cepat merespons gejolak harga pangan di daerah. Menurutnya, upaya menjaga keterjangkauan pangan perlu diiringi langkah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Saat menghadiri GPM Nasional di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026, Saleh mengapresiasi pelaksanaan program tersebut karena dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Namun, ia menekankan perlunya upaya berkelanjutan, termasuk optimalisasi bantuan pangan yang telah direncanakan Presiden.
“Saya sangat mengapresiasi gerakan ini karena sangat membantu masyarakat. Namun, kita juga harus melihat kondisi riil bahwa daya beli masyarakat saat ini relatif rendah. Karena itu, bantuan pangan yang telah direncanakan Bapak Presiden perlu kita optimalkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara merata,” ujar Saleh.
Ia menambahkan, pelaksanaan GPM perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi untuk mengukur manfaatnya bagi masyarakat, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari.
“Harapan kita, ke depan daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik,” katanya.
Perkuat Respons terhadap Gejolak Harga
Selain menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau, pemerintah memperkuat dukungan sarana untuk pengujian keamanan pangan dan pelaksanaan intervensi ketika terjadi gejolak harga.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan kendaraan untuk mendukung pengujian keamanan komoditas pangan, termasuk cabai. Fasilitas ini ditujukan untuk membantu memastikan komoditas yang dipasarkan kepada masyarakat memenuhi aspek keamanan pangan.
Pemerintah juga menghadirkan kendaraan pendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sarana tersebut diharapkan membantu pemantauan kondisi pangan sekaligus mendukung percepatan intervensi di wilayah yang mengalami ketidakstabilan harga.
“Tujuannya agar ketika terjadi gejolak atau harga pangan tidak stabil di suatu wilayah, kita bisa melakukan intervensi secara cepat. Dengan dukungan fasilitas yang tersedia, pemerintah dapat memantau kondisi pangan dan mengambil langkah yang diperlukan,” kata Saleh.
Sediakan 400 Paket Beras Gratis dan 2.400 Voucher
GPM Nasional diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026. Kegiatan ini melibatkan dinas yang menangani ketahanan pangan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Di Jakarta, pelaksanaan GPM dipusatkan di tiga lokasi, yakni bantaran sungai di kawasan Flyover Kalibata Cawang-Cililitan, Kantor RW 007 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, serta Kantor Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Pemilihan lokasi tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan layanan pangan murah kepada masyarakat agar akses terhadap bahan pangan terjangkau semakin luas.
Dalam kegiatan di Jakarta, pemerintah menyediakan 400 paket beras untuk dibagikan secara gratis. Selain itu, tersedia 2.400 voucher belanja senilai Rp15.000 per voucher guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.
Sejumlah komoditas juga disediakan dalam kegiatan tersebut, dengan rincian stok di tiga lokasi sebagai berikut:
- Beras SPHP sebanyak 12,25 ton.
- Beras premium sebanyak 6 ton.
- Gula pasir sebanyak 3,24 ton.
- Minyak goreng sebanyak 5.500 liter.
- Ayam sebanyak 1.200 ekor.
- Daging sapi sebanyak 150 kilogram.
- Telur ayam ras sebanyak 870 kilogram.
- Cabai rawit merah sebanyak 80 kilogram.
- Cabai merah keriting sebanyak 185 kilogram.
- Bawang merah sebanyak 170 kilogram.
- Bawang putih sebanyak 150 kilogram.
GPM Catat 11.349 Kegiatan hingga Oktober 2026
Pelaksanaan GPM didukung kolaborasi Kementerian Pertanian, Bapanas, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta pelaku usaha swasta.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan pangan, memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan terjangkau, dan mendukung respons terhadap perubahan pasokan serta harga di lapangan.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, pelaksanaan GPM di seluruh Indonesia tercatat mencapai 11.349 kegiatan. Jumlah tersebut terdiri atas 127 kegiatan di tingkat pusat, 2.071 kegiatan di tingkat provinsi, 8.710 kegiatan di tingkat kabupaten/kota, dan 441 kegiatan bersama mitra.
Kementerian Pertanian bersama instansi terkait akan terus memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap pelaksanaan GPM. Program ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan yang aman dan terjangkau.
Penguatan pelaksanaan program tersebut juga diharapkan mendukung upaya peningkatan daya beli masyarakat, sehingga kebutuhan pangan pokok dapat dipenuhi dengan lebih baik.***
