Byklik.com | Lhokseumawe – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Kota Lhokseumawe menemukan masih adanya pandangan pragmatis di kalangan masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Sebagian warga mengaku lebih memilih calon yang memiliki uang dibandingkan mempertimbangkan visi, misi, maupun program kerja.
Temuan tersebut mengemuka dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang digelar Panwaslih Kota Lhokseumawe bersama kelompok perempuan di Komplek Perumahan Griya Mansion, Dusun A Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Senin, 20 Juli 2026.
Kegiatan yang berlangsung secara dialogis itu dipimpin Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, Dedy Syahputra, didampingi anggota Panwaslih Yuli Asbar dan Ayi Jufridar serta staf Edi Saifandi dan Muhammad Khadafi. Diskusi berlangsung santai di teras rumah warga sambil menikmati kopi dan kudapan sore.
Saat membuka diskusi, Yuli Asbar menanyakan pengalaman peserta terkait praktik politik uang pada Pemilu 2024. “Pada Pemilu 2024 kemarin, ada tidak yang datang menawarkan uang?” tanya Yuli.
Salah seorang peserta, Ayu, mengaku pernah didatangi tim calon yang menawarkan uang, tetapi tawaran tersebut ditolak.
“Ada, tapi kami tolak karena pilihan kami bukan ke calon itu. Dan itu sasarannya ke kelompok, bukan perorangan,” ungkap Ayu.
Diskusi kemudian berkembang pada alasan masyarakat menentukan pilihan politik. Salah seorang peserta secara terbuka mengakui bahwa faktor ekonomi masih menjadi pertimbangan utama bagi sebagian pemilih.
“Jelas kami pilih yang punya uang. Buat apa banyak gagasan kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyat? Kalau yang punya uang, semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi maksimal,” ungkap seorang warga.
Menurut Yuli Asbar, pandangan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya membangun budaya demokrasi yang sehat. Masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya memilih berdasarkan kapasitas, integritas, serta program kerja calon, bukan karena imbalan materi.
Selain membahas perilaku pemilih, forum juga menyoroti persoalan hak pilih. Seorang peserta mengaku kehilangan kesempatan memberikan suara pada Pemilu 2024 karena tidak menerima undangan memilih.
“Saya sudah datang ke TPS membawa KTP. Disuruh balik jam 12.00. Waktu kembali lagi, katanya surat suara sudah habis,” keluhnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe Dedy Syahputra menjelaskan bahwa setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) memperoleh surat suara sesuai jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebesar 2,5 persen.
“Cadangan itu disediakan untuk mengantisipasi surat suara rusak atau kesalahan saat pencoblosan,” jelas Dedy.
Ia menambahkan, pemilih yang menggunakan KTP memang dapat menggunakan hak pilih setelah pukul 12.00 WIB sepanjang surat suara masih tersedia. Apabila surat suara di TPS asal telah habis, pemilih dapat diarahkan ke TPS lain yang masih memiliki sisa surat suara karena ada pemilih dalam DPT yang tidak hadir.
Pada kesempatan itu, Dedy juga mengimbau masyarakat aktif memastikan data kependudukannya telah masuk dalam daftar pemilih pada saat tahapan pemutakhiran data pemilih.
“Jangan sampai hak pilih hilang karena data belum diperbarui. Masyarakat perlu aktif mengecek dan melaporkan apabila belum terdaftar sebagai pemilih,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat menjadi pemilih yang lebih rasional dengan mempertimbangkan rekam jejak, integritas, visi, dan program kerja calon.
“Memilih wakil rakyat jangan karena materi. Gunakan hak pilih secara bijak untuk menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. Semakin berkualitas pilihan masyarakat, semakin kuat demokrasi yang kita bangun,” tutup Dedy.[]
