Byklik.com | Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dukungan agar cadangan minyak dan gas (migas) di Blok Andaman menjadi penggerak program hilirisasi industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat strategis mengenai pengembangan migas Blok Andaman yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun di Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 25 Juni 2026.
Hilirisasi di KEK Arun dinilai sejalan dengan program strategis nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Salah satu proyek prioritas dalam dokumen tersebut adalah pengembangan KEK Arun Lhokseumawe sebagai pusat industri berbasis energi.
Rapat tersebut dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Aceh T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Asnawi, sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, para guru besar Universitas Syiah Kuala (USK), pakar migas, staf khusus gubernur, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh Dr. Nurlis Effendi.
Guru Besar USK Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf menilai langkah Gubernur Aceh menyurati Presiden merupakan keputusan yang tepat demi memastikan manfaat ekonomi dari Blok Andaman dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.
“Itu langkah yang tepat, dan sangat bagus untuk Aceh,” ujar Jasman.
Dalam rapat terungkap bahwa Blok Andaman menghasilkan gas bumi dan kondensat. Selama ini, pemanfaatan sekitar 300 MMSCFD gas dari blok tersebut baru diarahkan untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN.
Padahal, menurut para peserta rapat, gas tersebut juga berpotensi menjadi bahan baku industri methanol dan hidrogen. Karena itu, Pemerintah Aceh dinilai perlu mulai menyiapkan pembangunan pabrik methanol di kawasan KEK Arun.
Methanol memiliki peran penting sebagai bahan campuran dalam program biodiesel nasional berbasis kelapa sawit sehingga keberadaan industri tersebut akan mendukung agenda hilirisasi energi nasional.
Selain gas, kondensat dari Blok South Andaman juga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi. Produk tersebut dapat diolah menjadi nafta dan kerosin yang dibutuhkan industri cat, serta gasoline sebagai bahan bakar minyak.
Diperkirakan Blok South Andaman mampu menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari sehingga berpotensi mendorong pembangunan kilang pengolahan (refinery) di Aceh.
Menurut Jasman, hadirnya berbagai industri hilir tersebut akan memberikan dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan investasi, serta peningkatan ekonomi daerah.
“Dengan berdirinya berbagai industri itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja dan ekonomi Aceh,” katanya.
Rapat juga menyepakati pentingnya memperjuangkan alokasi kuota gas bagi Aceh agar kebutuhan industri di daerah dapat dipenuhi dari produksi Blok Andaman.
Selain menyurati Presiden Prabowo, Pemerintah Aceh juga akan mengundang secara khusus Mubadala Energy dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk memaparkan secara langsung rencana pengembangan lapangan migas tersebut.
Akademisi USK Prof. Dr. Izarul Machdar mengatakan Pemerintah Aceh perlu memperoleh penjelasan rinci mengenai skema pengembangan yang disiapkan operator.
“Kita perlu tahu secara pasti dan melihat langsung bagaimana sebetulnya skema mereka secara detail,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh Dr. Dian Budi Dharma mengungkapkan hingga kini Pemerintah Aceh belum menerima secara resmi dokumen Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman. “Kita hanya mendapatkannya dari dokumen Amdal,” kata Dian.
Dalam rapat, Asisten II Setda Aceh T. Robby Izra juga mempertanyakan dokumen PoD tersebut kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal.
Nasri menjelaskan pihaknya telah meminta dokumen tersebut kepada SKK Migas, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan. “Kami sudah menyurati SKK Migas, namun sampai sekarang belum dibalas sehingga kami juga belum memilikinya,” ujar Nasri.
Menutup rapat, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun menegaskan terdapat dua keputusan utama yang akan segera ditindaklanjuti Pemerintah Aceh.
“Pertama, Gubernur menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe. Kedua, mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas ke Aceh,” kata Nasir.
Usai rapat, Nasir langsung meminta Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini bersama tim menyusun konsep surat kepada Presiden sesuai substansi yang telah disepakati “Substansi surat sesuai dengan hasil rapat,” tutup Nasir.
