Byklik.com | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat pendataan sungai yang membutuhkan normalisasi sebagai langkah mengurangi risiko banjir berulang. Ia juga meminta daerah yang kembali terdampak banjir segera menetapkan status tanggap darurat sesuai kebutuhan.
Arahan tersebut disampaikan Dek Fadh saat memimpin rapat percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana bersama pemerintah kabupaten/kota se-Aceh secara virtual di Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Rabu, 4 November 2026.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, serta Ketua Tim Satgas PRRP Wilayah Aceh, Imran.
Dalam arahannya, Dek Fadh meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera menginventarisasi sungai yang membutuhkan normalisasi. Pendataan tersebut menjadi prioritas agar penanganan dapat segera dilakukan untuk mengurangi risiko banjir dan mencegah dampak yang lebih luas.
Ia menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, penanganan sungai yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dikoordinasikan agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Mekanisme tersebut direncanakan serupa dengan penanganan material kayu sisa bencana yang sebelumnya telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat melibatkan pihak ketiga untuk mengerjakan normalisasi sungai dengan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah.
Data sungai yang disampaikan masing-masing daerah nantinya menjadi dasar koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum. Langkah tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian serta jaminan keamanan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Selain normalisasi sungai, Dek Fadh juga meminta pemerintah kabupaten/kota yang kembali dilanda banjir agar segera menetapkan status tanggap darurat bencana apabila diperlukan.
Menurutnya, penetapan status tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk mempercepat penanganan bencana serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Bagi bupati/wali kota yang wilayahnya kembali dilanda banjir dan membutuhkan penanganan segera, silakan menetapkan kembali status tanggap darurat bencana sesuai ketentuan yang berlaku guna mempermudah proses penanganan,” ujar Dek Fadh.
Selain dua agenda tersebut, Dek Fadh turut menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah kabupaten/kota diminta memastikan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana di masing-masing wilayah.
