Byklik.com | Kuala Simpang – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menghadirkan berbagai layanan administrasi dan perizinan melalui kegiatan Mal Pelayanan Publik (MPP) Peduli 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, di tribun belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang, Selasa, 20 Oktober 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 20–21 Oktober 2026, mulai pukul 07.30 hingga 17.00 WIB itu merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta sejumlah instansi terkait.
Melalui MPP Peduli, masyarakat dapat mengakses beragam layanan dalam satu lokasi. Layanan tersebut meliputi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) oleh Polres Aceh Tamiang, administrasi kependudukan, perizinan usaha, perizinan kesehatan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perpajakan, pelayanan paspor, konsultasi hukum oleh kejaksaan, fasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dalam sambutannya, Armia Pahmi mengatakan MPP Peduli merupakan salah satu upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Armia, pelayanan publik harus mudah diakses, cepat, transparan, dan inklusif. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia meminta seluruh instansi yang terlibat memberikan pelayanan secara profesional, ramah, dan bertanggung jawab.
“Jadikan setiap loket pelayanan sebagai tempat hadirnya solusi, setiap petugas sebagai representasi integritas pemerintah, dan setiap layanan yang diberikan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,” ujar Armia.
Selain itu, Armia mengimbau pelaku UMKM memanfaatkan layanan yang tersedia untuk mengurus perizinan usaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB).
Ia juga menyampaikan adanya rencana bantuan stimulan yang menyasar lebih dari 13.000 UMKM. Sehubungan dengan rencana tersebut, pelaku usaha diharapkan melengkapi dokumen administrasi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Adapun mekanisme penyaluran, kriteria penerima, dan jadwal pelaksanaan bantuan tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada instansi terkait.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang, Haliah, S.Ag., menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB, Bupati Aceh Tamiang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perangkat daerah, serta seluruh petugas yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dalam laporannya, Haliah menjelaskan bahwa MPP Peduli bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kelengkapan dokumen, serta memperkuat koordinasi antarinstansi agar pelayanan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, DPMPTSP bersama instansi terkait berkomitmen menerapkan prinsip pelayanan 3S, yakni senyum, salam, dan sapa, guna menciptakan suasana pelayanan yang nyaman serta meningkatkan kepuasan masyarakat.
Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, turut mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan berbagai instansi dalam menghadirkan beragam layanan di satu lokasi.
Menurut Yanuar, MPP Peduli merupakan bentuk inovasi pelayanan publik yang mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya layanan terpadu tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan perizinan secara lebih mudah tanpa harus mendatangi kantor instansi yang berbeda.
Ia berharap jenis layanan yang tersedia dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain mempermudah akses, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala pelayanan dan bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas serta kualitas pelayanan publik.
Pembukaan MPP Peduli Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026 turut dihadiri perwakilan Kementerian PANRB beserta rombongan, unsur Forkopimda, kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD, masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan administrasi dan perizinan. Sinergi antarinstansi diharapkan terus diperkuat agar pelayanan publik semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.***
