Byklik.com | Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan lima prioritas strategis untuk memperkuat kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam Korea-Indonesia Economic Partnership Forum 2026, Jumat, 26 Juni 2026.
Di hadapan para pelaku usaha dan pejabat diplomatik, Menkeu menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menjadi daya tarik bagi investor asing.
“Kinerja ekonomi Indonesia tetap lebih kuat dibandingkan beberapa negara sejawat lainnya. Resiliensi ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan inflasi yang relatif rendah,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, pada triwulan pertama 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen, sementara tingkat inflasi tetap terkendali di angka 3,08 persen.
Selain itu, ketahanan ekonomi nasional juga didukung oleh surplus neraca perdagangan yang telah bertahan selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026. Cadangan devisa Indonesia pun berada pada level yang setara dengan 5,5 bulan impor, sedangkan sektor perbankan terus mencatat pertumbuhan kredit dua digit dengan kondisi likuiditas yang tetap terjaga.
Untuk mempercepat realisasi investasi sekaligus mempererat hubungan bilateral dengan Korea Selatan, Kementerian Keuangan menawarkan lima strategi utama.
Strategi pertama adalah mempercepat investasi melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam Bottlenecking Task Force guna menyelesaikan berbagai hambatan regulasi maupun operasional. Pemerintah, kata Purbaya, menjamin setiap kendala investasi akan dipantau langsung oleh Presiden agar tercipta iklim usaha yang lebih pasti.
Strategi kedua ialah mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pembebasan dan penurunan tarif dalam Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) untuk meningkatkan perdagangan dan memperkuat integrasi rantai pasok kedua negara.
Ketiga, pemerintah mendorong pemanfaatan Economic Development Cooperation Fund (EDCF) senilai 1,5 miliar dolar AS untuk periode 2022–2026. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan berbagai proyek infrastruktur prioritas, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan smart city.
Strategi keempat adalah memperkuat hilirisasi industri masa depan, khususnya pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV). Pemerintah mengajak perusahaan-perusahaan Korea Selatan memadukan keunggulan teknologi yang dimiliki dengan potensi sumber daya mineral Indonesia.
Menurut Purbaya, Indonesia saat ini menguasai sekitar 50 hingga 60 persen pasokan nikel dunia, sehingga memiliki posisi strategis dalam membangun industri baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Adapun strategi kelima adalah memastikan kepastian kebijakan bagi para investor melalui pengelolaan fiskal yang sehat, penerapan pembangunan hijau berkelanjutan, serta penciptaan regulasi yang semakin kompetitif untuk investasi jangka panjang.
“Saya sangat yakin bahwa kerja sama yang lebih dalam dengan Korea Selatan melalui kerangka perdagangan yang maju, pembiayaan infrastruktur strategis, dan ekosistem baterai sirkular yang berkelanjutan akan memberikan manfaat yang berarti bagi kedua negara,” kata Purbaya.
Melalui lima strategi tersebut, pemerintah berharap hubungan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan semakin erat, sekaligus mampu mendorong peningkatan investasi, perdagangan, dan pembangunan industri bernilai tambah yang berkelanjutan di kedua negara.
