Headline

Konsolidasi Masyarakat Sipil Aceh Gaungkan Gerakan Tiga Jari

Raudhatul
×

Konsolidasi Masyarakat Sipil Aceh Gaungkan Gerakan Tiga Jari

Sebarkan artikel ini
Konsolidasi Masyarakat Sipil Aceh menyerukan gerakan Tiga Jari sebagai bentuk perlawanan damai untuk memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial. (Foto: Ist)

Byklik.com | Banda Aceh – Konsolidasi Masyarakat Sipil Aceh menggaungkan gerakan “Tiga Jari” sebagai bentuk perlawanan damai untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Gerakan ini juga disertai desakan agar kasus kematian seorang pemuda di Tiro, Kabupaten Pidie, diusut secara menyeluruh serta persoalan status Bendera Bulan Bintang memperoleh kepastian hukum.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan Direktur Yayasan Bungoeng Jeumpa (YBJ), Wanti Maulidar, saat membacakan pernyataan Konsolidasi Masyarakat Sipil Aceh, Senin, 16 November 2026.

Wanti menjelaskan, gerakan Tiga Jari merupakan simbol perlawanan terhadap kondisi demokrasi yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial. Menurutnya, kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat.

Ia mengatakan, gerakan tersebut merupakan respons terhadap gelombang aksi mahasiswa yang berlangsung sejak Juni 2026 dengan membawa Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Tuntutan itu meliputi pemulihan kondisi ekonomi dan politik, pemberantasan pejabat yang dinilai tidak kompeten, serta penguatan kembali supremasi sipil.

“Gerakan ini merespons gelombang perlawanan mahasiswa sejak Juni 2026 yang menyuarakan Tiga Tuntutan Rakyat, yakni pemulihan ekonomi dan politik, pemberantasan pejabat yang tidak kompeten, serta pengembalian supremasi sipil,” kata Wanti.

Selain menyuarakan tuntutan demokrasi, Konsolidasi Masyarakat Sipil Aceh menolak perluasan kewenangan aparat keamanan, termasuk melalui Undang-Undang Polri. Mereka juga meminta militer tidak mencampuri urusan sipil dan tetap menjalankan tugas sesuai dengan fungsi pertahanan.

Dalam pernyataan sikapnya, Wanti turut menyinggung sejumlah peristiwa yang dinilai menunjukkan meningkatnya ketegangan antara masyarakat dan aparat keamanan. Salah satunya adalah dugaan penghadangan massa aksi #IndonesiaSadar oleh aparat TNI-Polri di kawasan Sudirman pada 28 Oktober 2026.

Desak Pengusutan Kematian Pemuda di Tiro

Di Aceh, salah satu perhatian utama konsolidasi adalah kasus kematian seorang pemuda di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut peristiwa tersebut secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga  Bareskrim Polri Gagalkan Peredaran 80 Kilogram Sabu di Sulawesi Selatan

Konsolidasi menilai persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan perdamaian Aceh. Mereka turut menyoroti belum tuntasnya penyelesaian persoalan Bendera Bulan Bintang sebagaimana berkaitan dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Ketidakpastian penyelesaian persoalan tersebut, ditambah pendekatan aparat yang mengedepankan kekuatan senjata, berpotensi memperburuk situasi di Aceh,” ujar Wanti.

Karena itu, Konsolidasi Masyarakat Sipil Aceh meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh membuka ruang dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan persoalan Bendera dan Lambang Aceh.

Penyelesaian Qanun Bendera dan Lambang Aceh dinilai harus mengacu pada UUPA dan Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki), termasuk dalam pembahasan revisi UUPA.

Selama persoalan tersebut belum menemukan penyelesaian, aparat keamanan diminta mengedepankan pendekatan persuasif serta menghindari tindakan represif dalam merespons penyampaian aspirasi masyarakat.

Tolak Militerisasi dan Desak Reformasi Penegakan Hukum

Selain persoalan di Aceh, Konsolidasi Masyarakat Sipil juga menyampaikan sejumlah tuntutan pada tingkat nasional. Mereka meminta pemerintah menjaga kualitas demokrasi serta menghentikan praktik pembungkaman dan kriminalisasi terhadap masyarakat, aktivis, maupun jurnalis.

Mereka juga menolak perluasan kewenangan aparat keamanan dan mendesak penarikan militer dari urusan sipil. Reformasi institusi penegak hukum dinilai penting untuk memastikan lembaga tersebut bekerja secara independen dan terbebas dari pengaruh oligarki.

Konsolidasi turut mendesak penghentian kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas.

Masyarakat juga diajak menangkal penyebaran berita bohong (hoaks) dan fitnah yang berpotensi memecah persatuan serta melemahkan gerakan masyarakat sipil.

Khusus untuk Aceh, mereka menolak segala bentuk militerisasi, baik melalui keterlibatan militer dalam ruang sipil maupun penambahan kekuatan teritorial yang dinilai tidak sejalan dengan pengaturan keamanan dalam MoU Helsinki.

Baca Juga  BPMA Buka Rekrutmen Tenaga Profesional 2026 untuk 7 Bidang Strategis, Cek Syaratnya!

Dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, Konsolidasi Masyarakat Sipil Aceh meminta pemerintah merealisasikan sejumlah mandat UUPA. Tuntutan tersebut mencakup pembentukan Pengadilan HAM di Aceh sebagaimana disebutkan dalam Pasal 228, penguatan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh berdasarkan Pasal 229, serta pemenuhan hak reparasi bagi korban konflik.

Mereka juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan setara tanpa memberikan perlindungan khusus kepada pihak tertentu yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum.

Desak Evaluasi Dua Tahun Kepemimpinan Pemerintah Aceh

Dalam bidang pemerintahan, Konsolidasi Masyarakat Sipil Aceh meminta evaluasi terhadap dua tahun kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bersama Wakil Gubernur Fadhlullah atau Dek Fadh.

Evaluasi tersebut mencakup realisasi janji kampanye, transparansi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta pembenahan birokrasi agar lebih responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, pemerintah didesak mempercepat rehabilitasi masyarakat terdampak bencana, memulihkan perekonomian warga, serta membenahi tata ruang wilayah secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir.

Konsolidasi juga meminta pemerintah menghentikan investasi yang dinilai bersifat eksploitatif serta aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam ruang hidup petani maupun masyarakat adat.

Melalui gerakan Tiga Jari, Konsolidasi Masyarakat Sipil Aceh berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan lebih serius merespons berbagai persoalan demokrasi, penegakan hukum, HAM, dan lingkungan hidup.

Mereka menegaskan bahwa perjuangan keadilan harus dilakukan melalui gerakan damai, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi sipil.[]