Byklik.com | Jakarta – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026 tetap menunjukkan kondisi solid di tengah dinamika perekonomian global. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan negara sebesar 23,9 persen, realisasi belanja yang mencapai 78 persen dari pagu, serta keseimbangan primer yang masih positif.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pelaksanaan APBN selama 10 bulan pertama 2026 menunjukkan perkembangan positif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.
“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Dari sisi pendapatan, pemerintah telah menghimpun penerimaan negara sebesar Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN. Capaian tersebut tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan penerimaan negara ditopang oleh sejumlah komponen, terutama penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN. Secara tahunan (year-on-year/yoy), penerimaan tersebut tumbuh 23,2 persen. Peningkatan ini sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi domestik serta perbaikan sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan bea keluar sebesar 43,4 persen seiring kenaikan harga komoditas dan perkembangan hilirisasi.
Adapun PNBP mencatatkan realisasi sebesar Rp551,8 triliun atau mencapai 120 persen dari target APBN. Angka tersebut tumbuh 37 persen. Kontribusi penerimaan ini antara lain berasal dari sektor sumber daya alam, surplus Bank Indonesia, serta penertiban kawasan hutan.
Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp2.997,2 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara dengan 78 persen dari pagu APBN dan tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun.
Suahasil menjelaskan, pemerintah masih akan mengoptimalkan penyerapan anggaran pada dua bulan terakhir 2026. Menurut dia, percepatan belanja negara biasanya berlangsung pada November dan Desember.
“Kalau belanja memang biasanya nanti November dan Desember biasanya ada percepatan. Nanti akan kita lihat percepatan belanja seperti apa,” katanya.
Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN hingga 31 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer masih berada dalam posisi positif.
Suahasil menegaskan, realisasi defisit tersebut masih sesuai dengan arah kebijakan fiskal pemerintah yang menetapkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB.
“Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini adalah juga on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suahasil menekankan bahwa defisit dalam APBN merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Menurut dia, APBN tidak dapat disamakan dengan konsep untung dan rugi sebagaimana dalam kegiatan usaha.
“APBN itu gak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi, APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” tegasnya.
Pemerintah menilai pelaksanaan APBN hingga Oktober 2026 masih berjalan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, percepatan realisasi belanja pada November dan Desember serta optimalisasi penerimaan negara menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga kinerja fiskal hingga akhir tahun.***
