Byklik.com | Jakarta – Kementerian Kehutanan melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pelayanan perizinan kehutanan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan integritas aparatur, serta memastikan proses perizinan berlangsung transparan dan akuntabel.
Identifikasi tersebut dibahas dalam Webinar Series Pencegahan Korupsi bertajuk “Merawat Integritas Bersama, Menjaga Profesionalitas” yang digelar secara hibrida di Ruang Rapat Rimbawan I, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin, 9 November 2026. Kegiatan ini juga diikuti peserta secara daring melalui Zoom Meeting.
Webinar tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026 sekaligus tindak lanjut Workshop Pencegahan Korupsi pada 15 Juli 2026. Workshop sebelumnya berfokus pada pencegahan korupsi dalam pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz. Selanjutnya, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, menyampaikan paparan mengenai transformasi pelayanan perizinan berbasis PPKH dan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
Ade menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan perizinan perlu didukung penyempurnaan regulasi, pemanfaatan teknologi digital, integrasi data geospasial, serta penguatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia.
Upaya tersebut diharapkan dapat membuat proses perizinan lebih jelas, transparan, dan memberikan kepastian bagi pemohon. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang persetujuan juga perlu diperkuat agar seluruh ketentuan tetap dipatuhi setelah persetujuan diterbitkan.
Petakan Titik Rawan Korupsi
Sesi utama menghadirkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edi Suryanto, dan Inspektur Investigasi Kementerian Kehutanan, M. Arief Priana. Keduanya membahas materi bertajuk “Pencegahan dan Mitigasi Titik Rawan (Red Flags) di Sektor Perizinan”. Diskusi dipandu Inspektur III Kementerian Kehutanan, Andri Gunawan.
Pembahasan mencakup potensi kerawanan pada setiap tahapan perizinan, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, penilaian teknis, pengambilan keputusan, hingga pemenuhan kewajiban setelah persetujuan diterbitkan.
Dalam pemaparan tersebut dijelaskan bahwa red flags atau tanda awal kerawanan tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi. Namun, indikasi tersebut perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti melalui klarifikasi, pemeriksaan, serta pengawasan.
Sejumlah potensi kerawanan yang menjadi perhatian antara lain komunikasi di luar jalur pelayanan resmi, ketidakjelasan waktu penyelesaian permohonan, perubahan data peta dan koordinat yang tidak sesuai prosedur, potensi konflik kepentingan dalam penilaian, serta tidak terpenuhinya kewajiban oleh pemegang persetujuan.
Pemetaan terhadap berbagai indikasi tersebut diharapkan dapat mendorong pencegahan sejak dini sehingga risiko penyimpangan dalam pelayanan perizinan dapat diminimalkan.
Perkuat Pengelolaan Konflik Kepentingan
Materi berikutnya disampaikan Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Konflik Tenurial, Didik Agung Widjanarko, dengan tema “Pembulatan Aksi Pencegahan Korupsi serta Pengelolaan Konflik Kepentingan”.
Didik menekankan pentingnya integritas sebagai prinsip dasar yang harus dijaga setiap aparatur, terutama dalam memberikan pelayanan dan mengambil keputusan.
Konflik kepentingan, baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi muncul, perlu dikenali, dilaporkan, dan dikelola agar tidak memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Aparatur juga dituntut memisahkan kepentingan pribadi dari tanggung jawab kedinasan serta menghindari penyalahgunaan kewenangan.
Pengelolaan konflik kepentingan secara tepat diharapkan dapat menjaga profesionalitas aparatur dan memastikan pelayanan publik tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
Webinar ini melibatkan pemangku kepentingan dari lingkungan internal dan eksternal Kementerian Kehutanan. Peserta internal berasal dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Inspektorat Jenderal, serta pejabat dan pegawai terkait, termasuk auditor.
Sementara itu, peserta eksternal meliputi pemohon dan pemegang PPKH serta Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, perwakilan perusahaan dari berbagai sektor usaha, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
Dalam sesi diskusi, Direktur Penggunaan Kawasan Hutan serta Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) turut menyampaikan tanggapan dan pandangan. Masukan tersebut memperkaya pembahasan, khususnya mengenai potensi risiko dalam proses perizinan serta langkah pencegahan dan penanganannya.
Keterlibatan unit teknis dan pemangku kepentingan eksternal dinilai penting untuk membangun pemahaman dan komitmen bersama dalam menjaga integritas pelayanan perizinan kehutanan.
Pencegahan Korupsi Jadi Tanggung Jawab Bersama
Melalui kegiatan tersebut, Itjen Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat pengawasan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai penyelenggara pelayanan perizinan diharapkan memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemohon dan pemegang persetujuan juga diharapkan mengikuti prosedur resmi, memenuhi seluruh kewajiban, serta menghindari pemberian gratifikasi maupun intervensi yang dapat memengaruhi proses pelayanan.
Sinergi antara Itjen, unit teknis penyelenggara layanan, KPK, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat. Pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, perbaikan kualitas pelayanan, dan pengawasan yang konsisten pada setiap tahapan perizinan.
Melalui Webinar Series “Merawat Integritas Bersama, Menjaga Profesionalitas”, Kementerian Kehutanan berharap seluruh jajaran dan pemangku kepentingan semakin memahami pentingnya menjaga integritas dalam pelayanan perizinan.
Momentum Hakordia 2026 diharapkan memperkuat langkah nyata untuk mencegah korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi mendukung kelestarian hutan Indonesia.***
