Byklik.com | Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyatukan strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian.
Program ini diarahkan untuk mengembangkan komoditas unggulan, memperkuat hilirisasi, dan memperluas akses pasar agar kegiatan pertanian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
Strategi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Gus Imin dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kalibata 10, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.
Kedua kementerian membahas pengembangan komoditas unggulan, peningkatan produksi, pengolahan hasil pertanian, hingga pemasaran sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Gus Imin mengatakan, pemberdayaan menjadi salah satu pendekatan untuk memutus rantai kemiskinan. Menurut dia, masyarakat perlu didorong agar memiliki kemampuan mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi, bukan hanya bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
“Penanggulangan kemiskinan yang paling efektif dan tepat adalah melalui pemberdayaan. Apa yang dilakukan dengan cara kerja pemberdayaan mengurangi kemiskinan sekaligus mengurangi jumlah masyarakat penerima subsidi,” ujar Gus Imin seusai rapat koordinasi.
Ia menilai sektor pertanian memiliki potensi untuk mendukung upaya tersebut karena melibatkan rantai kegiatan ekonomi yang luas, mulai dari produksi bahan baku, pengolahan, hingga pemasaran.
Dengan menghubungkan setiap tahapan usaha, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh pendapatan dari hasil panen, tetapi juga menikmati nilai tambah dari pengolahan dan penjualan produk.
88 Kabupaten/Kota Jadi Lokus Prioritas
Pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai lokus prioritas penanggulangan kemiskinan. Penentuan lokasi percontohan atau piloting akan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, potensi ekonomi daerah, serta ketersediaan anggaran.
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian meliputi cabai, singkong, kopi, dan peternakan ayam. Pengembangannya akan disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah.
“Selain lokasinya yang miskin, kita juga melihat komoditasnya serta model-model pemberdayaan yang cepat. Misalnya peternakan, penanaman komoditas seperti kopi, cabai, singkong, atau peternakan ayam. Itu yang mempercepat penanggulangan kemiskinan,” kata Gus Imin.
Ia menegaskan, program pemberdayaan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi. Pemerintah juga perlu memastikan hasil usaha masyarakat memiliki nilai tambah, sesuai dengan kebutuhan pasar, dan didukung peluang penyerapan produk yang jelas.
Karena itu, kolaborasi lintas kementerian diperlukan untuk menghubungkan produksi dengan pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran. Keterhubungan tersebut diharapkan memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk yang dihasilkan masyarakat.
Hilirisasi Pertanian Didorong Tingkatkan Pendapatan
Gus Imin mencontohkan hilirisasi kelapa yang dikembangkan Kementerian Pertanian sebagai model pengolahan komoditas dari hulu hingga hilir. Menurut dia, pengembangan tersebut menghasilkan produk bernilai tambah yang telah menembus pasar ekspor.
“Jadi, Pak Menteri ini berhasil membuat satu produk konkret hilirisasi kelapa, mulai dari hulunya sampai produk hilirnya. Ini yang sudah ekspor malah langsung,” ujarnya.
Hilirisasi berpotensi memperluas manfaat ekonomi sektor pertanian melalui pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk. Selain meningkatkan nilai jual komoditas, kegiatan tersebut dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di wilayah pengembangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian memerlukan ekosistem yang menghubungkan berbagai pihak dan tahapan usaha. Menurut dia, potensi daerah perlu dikembangkan melalui kolaborasi dan keterpaduan kegiatan dari hulu hingga hilir.
“Kalau kita berdua ketemu, enggak akan selesai. Tapi kalau kita bangun ekosistemnya, mulai dari keunggulan komparatif, kolaborasi, pemberdayaan, dan hulu-hilir, ujungnya ekosistem terbangun,” ujar Amran.
Melalui kerja sama tersebut, pengembangan komoditas diharapkan terhubung dengan kebutuhan pengolahan dan akses pasar. Dengan demikian, program pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengembangan usaha, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Keberhasilan program akan bergantung pada kesesuaian komoditas dengan potensi daerah, akses pembiayaan, kepastian pasar, serta pelaksanaan dan evaluasi yang terukur.
Penguatan ekosistem pertanian yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi sektor pertanian sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.***
