Byklik.com | Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong penguatan sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan bencana alam, rehabilitasi sosial, serta pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa Sekolah Rakyat.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, Irjen Pol Muhammad Sabilul Alif, bersama 16 peserta didik Sespim Lemdiklat Polri Dikreg ke-36 Tahun Anggaran 2026 di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin, 26 Oktober 2026.
Agus Jabo mengatakan, penanganan bencana alam menjadi salah satu bidang yang membutuhkan koordinasi intensif antara Kemensos dan TNI-Polri. Dalam situasi darurat, kecepatan penyaluran bantuan logistik dan makanan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Kalau terlambat sehari saja, bantuan terutama yang darurat, yaitu logistik dan permakanan, masyarakat sudah kasihan. Maka, salah satu hal yang darurat dan perlu sinergi antara Kemensos dengan TNI-Polri adalah masalah penanganan bencana,” kata Agus Jabo.
Ia menjelaskan, sejumlah wilayah terdampak bencana sulit dijangkau, terutama ketika akses transportasi dan infrastruktur mengalami gangguan. Dalam kondisi tersebut, dukungan personel, peralatan, dan kemampuan operasional TNI-Polri diperlukan untuk membantu mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.
“Butuh kolaborasi yang sangat cepat karena di titik-titik yang tidak bisa dijangkau, hanya TNI dan Polri yang bisa menjangkau. Dan kita punya logistik yang harus didistribusikan ke titik-titik yang tidak terjangkau, melalui peralatan ataupun sumber daya manusia dari TNI Polri. Ini butuh sinergi yang cepat karena butuh penanganan di bencana alam itu sangat cepat,” jelasnya.
Menurut Agus Jabo, koordinasi yang cepat dan terarah diharapkan dapat memperlancar penanganan bencana serta memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain penanganan bencana, sinergi Kemensos dengan TNI-Polri juga diperlukan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Program tersebut mencakup pendampingan bagi korban tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
“Program Kemensos itu nanti urusannya dengan Kepolisian dan TNI banyak sekali. Salah satunya program Sekolah Rakyat, kemudian program rehabilitasi sosial, mulai dari korban terorisme sampai perdagangan orang dan korban NAPZA,” ungkapnya.
Agus Jabo juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pendekatan rehabilitasi sosial dan pendampingan diperlukan agar anak-anak memperoleh kesempatan belajar, mengembangkan potensi, serta membangun karakter.
Ia berharap koordinasi antara Kemensos dan Polri dapat membantu menangani berbagai persoalan yang dihadapi siswa secara tepat. Penanganan terhadap anak, kata dia, perlu memperhatikan aspek rehabilitasi, pendampingan, dan perlindungan, bukan semata-mata menggunakan pendekatan hukum.
“Kita berharap dengan saling berkoordinasi seperti ini, di lapangan ada perubahan. Sesuatu yang kemarin agak lambat bisa menjadi cepat, termasuk dalam menangani anak-anak Sekolah Rakyat yang membutuhkan pendekatan rehabilitasi dan koordinasi bersama,” ujar Agus Jabo.
Lebih lanjut, Agus Jabo menilai keterlibatan TNI-Polri berpotensi mendukung pembentukan karakter siswa Sekolah Rakyat, terutama dalam menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mencontohkan perubahan kebiasaan yang menurutnya mulai terlihat pada siswa setelah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Sebagian anak, kata dia, kini mulai terbiasa bangun lebih awal untuk menjalani kegiatan harian, termasuk beribadah.
“Yang membanggakan orang tua, anak yang tadinya bangun saja susah, sekarang jam 04.00 sudah bangun di Sekolah Rakyat. Mereka sudah terbiasa menjalankan kegiatan, termasuk salat tahajud,” tuturnya.
Agus Jabo menambahkan, perubahan perilaku dan karakter siswa mulai terlihat sejak Sekolah Rakyat beroperasi pada 2025. Menurut dia, pembentukan karakter dan kedisiplinan menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan pendidikan yang tidak hanya memperluas akses belajar, tetapi juga mendorong kemandirian anak.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Kemensos berharap pelaksanaan program sosial dapat berjalan lebih efektif, mulai dari respons terhadap bencana hingga pendampingan kelompok rentan. Kolaborasi antarlembaga memerlukan pembagian peran yang jelas, koordinasi yang terarah, dan pelaksanaan yang akuntabel agar layanan dapat diberikan sesuai kebutuhan masyarakat.***
