Byklik.com | Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis melalui pendidikan berbasis rumah sakit, penugasan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pemberian beasiswa, serta pelatihan lanjutan di dalam dan luar negeri.
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama di daerah yang masih kekurangan dokter spesialis.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kekurangan dan ketimpangan distribusi dokter spesialis masih menjadi tantangan dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 21 Oktober 2026, sebanyak 93 persen wilayah masih membutuhkan dokter spesialis, dengan total kekurangan mencapai 55.192 orang.
Hal tersebut disampaikan Budi dalam konferensi pers bertajuk “Dua Tahun Pemerintahan Bidang Kesehatan” di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
“Masalah kita ada pada jumlah dokter spesialis. Dari 66 RSUD PHTC yang sedang dibangun, yang memiliki kelengkapan dokter spesialis baru mencapai 51 persen. Karena itu, Kemenkes berupaya mengisi kekurangan tersebut,” kata Budi.
Salah satu strategi yang ditempuh Kemenkes ialah mengembangkan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit melalui program Hospital-Based atau Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU). Program ini dirancang untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis sekaligus menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.
Sejak 2024, program RSPPU telah memiliki 221 peserta didik yang terbagi dalam empat angkatan. Pada 2026, Kemenkes mengembangkan 55 program studi pendidikan dokter spesialis di 52 rumah sakit. Program tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan tujuh spesialisasi dasar serta kebutuhan layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA).
Budi menjelaskan, perekrutan peserta didik dengan mempertimbangkan asal daerah menjadi salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan distribusi dokter spesialis. Melalui pendekatan tersebut, dokter dari daerah dapat menempuh pendidikan spesialis dan diharapkan kembali memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah asalnya.
“Kita merekrut putra-putri asli daerah, bukan orang Jakarta. Itu sebabnya, begitu selesai pendidikan, mereka pasti akan kembali ke daerah,” ujar Budi.
Dalam upaya menjaga mutu pendidikan, enam RSPPU disebut telah memperoleh akreditasi dari ACGME International dan LAM-PTKes sebagai institusi penyelenggara pendidikan.
Selain mengembangkan pendidikan, Kemenkes menugaskan dokter spesialis ke rumah sakit prioritas untuk mengisi kekosongan layanan. Penugasan tersebut mencakup rumah sakit dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), layanan KJSU-KIA, serta wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Hingga Juli 2026, sebanyak 371 dokter spesialis telah ditugaskan untuk memperkuat pelayanan di rumah sakit prioritas.
Menurut Budi, penugasan tersebut diperlukan karena pendidikan dokter spesialis membutuhkan waktu beberapa tahun, sedangkan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah harus segera dipenuhi.
“Pendidikan dokter spesialis membutuhkan waktu sekitar empat tahun. Karena itu, untuk mengisi kekosongan pendidikan, kita juga mengirim dokter spesialis ke daerah yang membutuhkan. Penugasan ini memang sementara, tetapi masyarakat tidak bisa menunggu,” katanya.
Kemenkes juga menempatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui program penugasan khusus di puskesmas yang berada di daerah dengan keterbatasan tenaga kesehatan. Hingga Juli 2026, sebanyak 3.648 tenaga medis dan tenaga kesehatan telah ditugaskan untuk memperkuat pelayanan di wilayah tersebut.
Dari sisi pembiayaan pendidikan, Kemenkes memberikan beasiswa bagi dokter spesialis, dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya. Pada periode 2024–2026, sebanyak 4.592 beasiswa telah diberikan, terdiri atas 2.696 beasiswa dokter spesialis, 1.081 beasiswa dokter dan dokter gigi, serta 815 beasiswa tenaga kesehatan.
“Sejak kabinet ini dibentuk, sudah ada 4.592 beasiswa yang diberikan Kementerian Kesehatan. Ke depan, kita ingin memastikan beasiswa ini semakin tepat sasaran, terutama bagi putra-putri daerah yang membutuhkan,” kata Budi.
Peningkatan kompetensi dokter spesialis juga dilakukan melalui program fellowship di luar negeri. Program ini difokuskan, antara lain, pada penguatan layanan jantung dan stroke serta peningkatan kemampuan tenaga medis dalam menggunakan teknologi kedokteran modern.
Sebanyak 136 dokter spesialis telah mengikuti pelatihan di Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia. Dari jumlah tersebut, 65 dokter telah menyelesaikan pelatihan dan kembali ke daerah asalnya.
Melalui pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, penugasan tenaga kesehatan, pemberian beasiswa, dan peningkatan kompetensi, Kemenkes berupaya meningkatkan ketersediaan serta pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia.
Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan dokter spesialis, memperkuat pelayanan kesehatan di daerah, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.***
