Byklik.com | Jakarta – Pemerintah menyiapkan tambahan 500 ribu masker untuk setiap provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan. Selain masker, pemerintah juga menginstruksikan penyediaan konsentrator oksigen (oxygen concentrator), obat-obatan, serta penguatan layanan kesehatan darurat untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla bidang kesehatan di Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2026. Pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi guna memastikan kebutuhan medis masyarakat terdampak terpenuhi sesuai kondisi di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menegaskan bahwa penanganan dampak kesehatan akibat karhutla membutuhkan respons cepat dan terpadu dari seluruh pemangku kepentingan.
“Pemenuhan kebutuhan medis dan logistik harus dieksekusi sesegera mungkin. Kita semua harus bergerak bersama mengambil langkah cepat dan sigap untuk mengatasi ancaman kesehatan yang dihadapi masyarakat terdampak karhutla,” ujar Sugiono.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menginstruksikan percepatan distribusi logistik medis dan penyiapan layanan kesehatan darurat melalui koordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Langkah ini ditujukan untuk menjaga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di wilayah terdampak asap.
Budi meminta tambahan 500 ribu masker dikirimkan ke setiap provinsi terdampak. Penyediaan konsentrator oksigen dan obat-obatan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Kirimkan segera 500 ribu masker tambahan untuk setiap provinsi terdampak, beserta oxygen concentrator dan pasokan obat-obatan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Seluruh puskesmas di wilayah terdampak wajib membuka layanan rumah oksigen dan menjamin ketersediaan obat-obatan, khususnya untuk penanganan ISPA dan diare,” kata Budi.
Tujuh provinsi yang menjadi fokus koordinasi penanganan karhutla tersebut adalah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Rapat koordinasi itu melibatkan kepala dinas kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kepala puskesmas, serta kepala unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Kesehatan. Pertemuan yang digelar setiap hari tersebut bertujuan memantau kondisi kesehatan masyarakat sekaligus memastikan distribusi bantuan medis sesuai kebutuhan di lapangan.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia (lansia). Kelompok ini menjadi prioritas dalam upaya menjaga akses pelayanan kesehatan selama kondisi darurat akibat karhutla.
Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan tenaga kesehatan setempat menyiapkan layanan posyandu dari rumah ke rumah. Layanan tersebut ditujukan untuk memastikan anak-anak, ibu hamil, dan lansia tetap memperoleh pemantauan serta pelayanan kesehatan ketika masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar rumah akibat paparan asap.
Selain melindungi masyarakat, pemerintah meminta tenaga kesehatan memberikan pertolongan medis kepada petugas pemadam kebakaran yang mengalami gangguan kesehatan atau membutuhkan penanganan selama bertugas di lapangan.
Untuk memperkuat penanganan krisis, Kementerian Kesehatan kembali menerjunkan tim Pusat Krisis Kesehatan (Puskris) ke wilayah terdampak. Tim tersebut bertugas memantau distribusi bantuan medis, operasional rumah oksigen, serta kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Pemantauan langsung dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi warga dan kebutuhan layanan kesehatan di setiap daerah. Informasi itu menjadi bahan koordinasi untuk menyesuaikan dukungan medis agar penanganan dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran.
Melalui distribusi logistik medis, kesiapan fasilitas kesehatan, serta pelayanan bagi kelompok rentan, pemerintah berupaya mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan selama kondisi darurat.***
