Byklik.com | Makkah — Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menerima kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdulfattah Bin Sulaiman Mashat, di Kantor Daerah Kerja Makkah, Kamis, 4 Juni 2026.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan ibadah haji.
Isu yang dibahas meliputi evaluasi layanan pada fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), skema tanazul di Mina, persiapan penyelenggaraan haji tahun mendatang, penguatan istithaah kesehatan jemaah, serta pembenahan tata kelola keuangan haji.
Dalam keterangannya, Dahnil menyebut kunjungan pejabat Arab Saudi tersebut sebagai bentuk penguatan kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam peningkatan kualitas layanan jemaah haji. Ia menilai pertemuan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi teknis penyelenggaraan haji.
Salah satu pembahasan utama adalah evaluasi tantangan yang dihadapi jemaah Indonesia pada fase Armuzna, terutama di Mina yang kerap mengalami kepadatan. Dalam pertemuan tersebut, pihak Arab Saudi mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan perluasan penerapan skema tanazul guna mengurangi kepadatan di area tersebut.
“Pembahasan kami mencakup berbagai kendala di Armuzna, terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pihak Arab Saudi menyampaikan apabila memungkinkan dilakukan tanazul, khususnya di Mina yang paling padat,” ujar Dahnil.
Ia menambahkan, penerapan tanazul hingga sekitar 50 persen dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk mengurangi kepadatan jemaah di Mina pada penyelenggaraan haji mendatang. Menurutnya, keterbatasan kapasitas ruang di Mina merupakan tantangan utama yang perlu diantisipasi secara teknis.
Karena itu, skema tanazul disebut perlu dikaji lebih lanjut guna memastikan aspek kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran mobilitas jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
Selain aspek teknis, pihak Arab Saudi juga mengapresiasi langkah-langkah pembenahan yang dilakukan Pemerintah Indonesia, termasuk penguatan kelembagaan di sektor haji di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta dukungan terhadap eksistensi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
“Mereka mengapresiasi langkah-langkah perubahan mendasar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan mendukung penguatan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah. Mereka juga berharap persiapan penyelenggaraan haji tahun depan dilakukan bersama sejak dini,” kata Dahnil.
Ia menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan haji ke depan akan dilakukan lebih awal melalui koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Sementara itu, isu kesehatan jemaah juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Indonesia berkomitmen memperketat standar istithaah kesehatan sejak dari dalam negeri guna menekan angka kematian jemaah pada penyelenggaraan haji mendatang.
“Isu istithaah menjadi perhatian utama, terutama terkait angka kematian jemaah. Ke depan, kami akan memperketat pemeriksaan kesehatan sejak dari dalam negeri untuk menurunkan risiko mortalitas,” pungkasnya.***
