Byklik.com | Jakarta – Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh mendorong percepatan investasi dan pengembangan Blok Andaman melalui Seminar Nasional Peugah Haba Energi bertajuk “Membangun Kesepahaman di Tengah Polemik Pengembangan Blok Andaman” yang digelar di Waroeng Aceh Garuda, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Juli 2026.
Seminar yang berlangsung secara hybrid tersebut diikuti lebih dari 170 peserta, terdiri atas lebih dari 100 peserta yang mengikuti secara daring dan 74 peserta secara luring. Kegiatan ini menjadi forum dialog yang mempertemukan regulator, akademisi, praktisi, dan generasi muda untuk membahas arah pengembangan Blok Andaman serta strategi memaksimalkan manfaatnya bagi Aceh dan Indonesia.
Hadir sebagai narasumber Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dr. Ir. Djoko Siswanto, M.B.A., Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Dr. Ir. Surya Darma, M.B.A., serta Founder DEM Aceh sekaligus aktivis energi, Didi Supriadi, S.T.
Seminar dibuka oleh Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda, dan dimoderatori Ketua Umum Masyarakat Ketahanan Energi Indonesia (MKEI), Awaf Wirajaya, S.T., M.Han.
Dalam sambutannya, Faizar Rianda menegaskan bahwa DEM Aceh mendukung pengembangan Blok Andaman sebagai Proyek Strategis Nasional. Namun, menurutnya, pengembangan tersebut harus mampu memberikan nilai tambah bagi Aceh melalui pembangunan industri hilir berbasis gas tanpa menghambat percepatan investasi yang sedang berjalan.
Ia menjelaskan, perdebatan mengenai skema pengembangan, baik menggunakan Floating Production, Storage and Offloading (FPSO), Onshore Processing Facility (OPF), maupun skema hybrid, seharusnya didasarkan pada kajian teknis, karakteristik lapangan laut dalam, serta aspek keekonomian proyek.
Menurut Faizar, Plan of Development (PoD) Tahap I yang telah ditetapkan perlu segera direalisasikan untuk menjaga kepercayaan investor. Di sisi lain, peluang pengembangan hilirisasi pada tahap berikutnya harus tetap dibuka agar mampu menciptakan nilai tambah dan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.
“Potensi sumber daya Blok Andaman akan lebih cepat memberikan manfaat apabila seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga momentum pengembangannya dan tidak terjebak dalam perdebatan yang berkepanjangan,” ujar Faizar.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, yang tetap bersedia menjadi narasumber secara daring meskipun sedang menjalankan tugas kedinasan di Pekanbaru.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Djoko Siswanto, M.B.A., yang telah meluangkan waktu berdiskusi bersama kami. Kehadiran beliau menunjukkan komitmen SKK Migas dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, khususnya generasi muda Aceh,” katanya.
Dalam pemaparannya, Djoko Siswanto menjelaskan arah kebijakan pengembangan sektor hulu minyak dan gas bumi nasional, tantangan investasi, serta pentingnya menjaga kepastian investasi agar proyek-proyek strategis nasional dapat berjalan sesuai target.
Menurutnya, pengembangan Blok Andaman perlu segera direalisasikan agar potensi sumber daya alam yang dimiliki dapat memberikan manfaat bagi ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Ketua ICRES, Surya Darma, mengatakan pengalaman pengembangan Blok Masela yang membutuhkan waktu hampir 26 tahun hingga terealisasi harus menjadi pelajaran penting agar Indonesia tidak mengalami keterlambatan serupa dalam pengembangan Blok Andaman.
Ia menilai gas alam di Blok Andaman merupakan aset strategis yang dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjadi jembatan menuju transisi energi yang lebih bersih. Menurutnya, proyek tersebut berpotensi memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional maupun Aceh apabila didukung kepastian investasi, kemudahan birokrasi, penerapan tata kelola yang baik, serta kesiapan sumber daya manusia lokal.
Founder DEM Aceh, Didi Supriadi, mengatakan polemik mengenai PoD Tahap I seharusnya menjadi momentum untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan, bukan mempertajam perbedaan pandangan.
“PoD Tahap I bukanlah garis akhir, melainkan titik awal pengembangan Blok Andaman. Karena itu, strategi yang disusun hari ini harus mampu menjawab kebutuhan jangka panjang Aceh, bukan hanya kepentingan jangka pendek,” ujarnya.
Menurut Didi, Aceh tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil gas, tetapi harus berkembang menjadi pusat industri berbasis gas yang mampu menciptakan nilai tambah, menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia.
Sebagai tindak lanjut seminar, DEM Aceh merumuskan lima rekomendasi strategis hasil sintesis berbagai pandangan regulator, akademisi, praktisi, dan generasi muda. Rekomendasi tersebut meliputi pengalokasian sebagian produksi gas Blok Andaman sebagai bahan baku industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, penyusunan skema harga gas yang kompetitif melalui kontrak jangka panjang, penyusunan Master Plan Industrialisasi Blok Andaman–KEK Arun, pembentukan forum koordinasi yang melibatkan pemerintah, regulator, pelaku usaha, akademisi, serta percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh melalui pendidikan vokasi, sertifikasi, dan pelatihan sesuai kebutuhan industri migas dan petrokimia.
Menutup kegiatan, moderator menyampaikan bahwa diskusi tersebut mencerminkan semangat bersama untuk membangun masa depan energi Aceh melalui dialog yang konstruktif. DEM Aceh berharap hasil seminar beserta rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan dalam mempercepat pengembangan Blok Andaman, memperkuat hilirisasi industri berbasis gas, serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi Aceh dan Indonesia.***
