Byklik.com | Redelong – Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Selasa, 14 April 2026.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan, proses perencanaan pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara tepat, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, rangkaian Musrenbang telah dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Musrenbang tingkat kabupaten dinilai sebagai tahapan krusial karena menjadi wadah untuk menyinkronkan usulan masyarakat dari bawah (bottom-up) dengan prioritas pembangunan daerah.
“Musrenbang tingkat kabupaten menjadi momentum penting untuk mengharmonisasikan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan berkesinambungan dan berpihak kepada rakyat,” ujar Tagore.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fokus utama Musrenbang harus diarahkan pada penanganan kondisi kedaruratan serta pemberdayaan masyarakat miskin. Hal tersebut, kata dia, penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, lanjutnya, berkomitmen untuk memastikan setiap program pembangunan yang dirumuskan melalui Musrenbang dapat diimplementasikan secara efektif dan akuntabel.
“Musrenbang harus mampu menghasilkan kebijakan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan Musrenbang tersebut turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, camat, serta perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Bener Meriah.
Forum ini diharapkan mampu merumuskan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta visi pembangunan daerah.***
