Byklik.com | Idi Rayeuk – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur terbuka terhadap kritik yang konstruktif sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Al-Farlaky saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Peran Media dalam Pembangunan Aceh Timur” yang diikuti sekitar 150 insan pers dari berbagai organisasi dan platform media di Hotel Royal Idi, Rabu, 29 Juli 2026.
Menurut Al-Farlaky, media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik. Karena itu, sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan insan pers perlu terus diperkuat.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Selain menjadi ajang silaturahmi, forum ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan saran dan pendapat teman-teman jurnalis. Banyak hal yang mungkin tidak sempat kami lihat langsung di lapangan, tetapi teman-teman wartawan dapat menjangkaunya hingga ke pelosok. Informasi itu sangat penting sebagai bahan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat,” kata Al-Farlaky.
Ia menegaskan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk media massa yang memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Al-Farlaky menilai kritik merupakan bagian penting dalam proses perbaikan tata kelola pemerintahan, selama disampaikan secara objektif, bertanggung jawab, dan disertai solusi.
“Kami tidak pernah menutup ruang kritik. Kritik yang konstruktif justru kami butuhkan. Yang perlu dibedakan adalah kritik dengan fitnah atau caci maki. Kritik yang baik adalah kritik yang memberikan solusi sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Al-Farlaky mengungkapkan dirinya memahami dunia jurnalistik karena pernah berkarier sebagai wartawan Harian Serambi Indonesia. Pengalaman tersebut, menurutnya, membuat ia memahami peran dan tanggung jawab pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik.
Ia juga menepis anggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membeda-bedakan wartawan. Menurutnya, seluruh insan pers memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah.
“Kami tidak pernah membeda-bedakan wartawan. Semua wartawan memiliki kedudukan yang sama. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bukan milik seorang bupati, tetapi milik seluruh masyarakat Aceh Timur. Karena itu mari kita bangun daerah ini secara bersama-sama melalui komunikasi yang terbuka dan saling menguatkan,” katanya.
Usai menyampaikan sambutan, Al-Farlaky membuka sesi dialog bersama para peserta FGD. Berbagai masukan, kritik, dan usulan dari insan pers diterima sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh Timur.
Ia berharap forum komunikasi antara pemerintah daerah dan media dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memperkuat kemitraan, meningkatkan transparansi, serta mewujudkan pembangunan Aceh Timur yang lebih partisipatif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Silakan terus berkreasi sesuai profesi masing-masing. Kami membutuhkan pemikiran, saran, dan kritik yang konstruktif agar arah pembangunan Aceh Timur ke depan semakin baik dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.***
