Byklik.com | Banda Aceh – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memaparkan sejumlah strategi Polri dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Strategi tersebut mencakup penanganan sejak fase tanggap darurat hingga tahap pascabencana, termasuk pemulihan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, serta dukungan sosial dan psikososial bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ruddi saat menghadiri Forum Ngopi Kebangsaan bersama Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh di D’Kupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu, 12 September 2026.
Ruddi mengatakan peran Polri dalam penanganan bencana tidak berhenti setelah fase tanggap darurat berakhir. Polda Aceh, kata dia, melanjutkan sejumlah langkah pada tahap pascabencana untuk mendukung pemulihan masyarakat dan kondisi wilayah terdampak.
“Berbagai upaya telah kita lakukan dalam penanganan bencana, termasuk restorasi infrastruktur fisik melalui pembangunan rumah atau huntap, perbaikan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemulihan sarana vital,” ujar Ruddi.
Menurut dia, langkah tersebut diarahkan untuk mendukung stabilisasi sosial dan ekonomi masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional.
Ruddi menjelaskan, penanganan pascabencana diawali dengan asesmen dan pemetaan. Tahap ini mencakup identifikasi kerusakan, pemetaan kebutuhan masyarakat, serta analisis terhadap potensi risiko di wilayah terdampak.
Selanjutnya, Polri melakukan intervensi kemanusiaan dan psikososial. Bentuknya antara lain penyaluran bantuan kemanusiaan, pelayanan dan bakti kesehatan, dukungan psikososial, pemulihan trauma, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Polda Aceh Bangun 265 Titik Sumur Bor
Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, Ruddi menyebut Polri telah membangun 265 titik sumur bor untuk mendukung ketersediaan air bersih.
Menurut Ruddi, pembangunan tersebut terdiri atas 10 titik melalui program Kapolri, 46 titik melalui program Kapolda Aceh, dan 209 titik melalui program Asisten Logistik (Aslog) Kapolri.
Ia mengatakan penyediaan air bersih merupakan salah satu bagian penting dalam proses pemulihan masyarakat setelah bencana. Ketersediaan air bersih tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ruddi menjelaskan berbagai intervensi Polri tersebut juga dapat dilihat dari perspektif ketahanan nasional atau Astagatra.
Dari aspek keamanan, intervensi kemanusiaan dinilai dapat mendukung human security sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Sementara dari aspek sosial budaya, pemulihan psikososial dan penyediaan hunian tetap (huntap) diharapkan membantu memulihkan kohesi sosial masyarakat.
“Sedangkan dari aspek ekonomi, pemulihan infrastruktur secara cepat mencegah kelumpuhan ekonomi lokal. Model intervensi mandiri berbasis siklus infrastruktur ini terbukti sangat efektif dalam memulihkan ketahanan komunitas pascabencana secara komprehensif,” kata Ruddi.
IKAL Aceh Dorong Percepatan Rekonstruksi
Pemaparan Kapolda Aceh tersebut disampaikan dalam Forum Ngopi Kebangsaan IKAL Aceh yang mengangkat tema “Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional.”
Forum tersebut menjadi ruang diskusi mengenai sejumlah persoalan strategis, khususnya upaya mempercepat rekonstruksi dan pemulihan Aceh setelah bencana hidrometeorologi.
Ketua DPD IKAL Aceh Prof. Dr. Syahrizal Abbas mengapresiasi kehadiran peserta dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan Ngopi Kebangsaan tidak hanya menjadi sarana silaturahmi para alumni Lemhannas, tetapi juga wadah bertukar gagasan mengenai berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Menurut Syahrizal, jumlah alumni Lemhannas di Aceh yang aktif dalam berbagai kegiatan IKAL bersifat dinamis. Saat ini, belasan alumni tercatat relatif aktif dalam kegiatan IKAL Aceh.
Sementara itu, secara keseluruhan, jumlah alumni yang pernah mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) maupun Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) dan kemudian bekerja di berbagai bidang mencapai lebih dari 200 orang.
“DPD IKAL Aceh terus berupaya menjadi wadah bagi para alumni untuk memberikan pemikiran serta kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Karena itu, Ngopi Kebangsaan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang untuk membahas isu-isu strategis,” ujar Syahrizal.
Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu berharap forum tersebut dapat terus menjadi ruang pertukaran gagasan bagi para alumni Lemhannas sekaligus memberikan kontribusi pemikiran terhadap berbagai tantangan strategis yang dihadapi Aceh.
Forum Ngopi Kebangsaan IKAL Aceh tersebut menegaskan pentingnya sinergi berbagai elemen dalam mendukung percepatan pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana.
Penguatan infrastruktur dasar, pemulihan kondisi sosial, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta peningkatan ketahanan menghadapi risiko bencana menjadi bagian penting dalam proses pemulihan Aceh secara berkelanjutan.***
