Teknologi & Sains

BRIN dan Kemdiktisaintek Siapkan Peta Riset Nasional 2045 Indonesia

Avatar
×

BRIN dan Kemdiktisaintek Siapkan Peta Riset Nasional 2045 Indonesia

Sebarkan artikel ini
Presiden Prabowo Subianto beri arahan agar hasil riset dan kajian akademik mampu mempercepat lahirnya kebijakan strategis nasional, Minggu, 28 Juni 2026. [Foto: BRIN]

Byklik.com | Jakarta – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan Peta Jalan dan Agenda Riset Nasional yang tengah disusun bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) akan menjadi pedoman utama arah riset Indonesia hingga tahun 2045.

Hal tersebut disampaikan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto agar hasil riset dan kajian akademik mampu mempercepat lahirnya kebijakan strategis nasional, Minggu, 28 Juni 2026.

Arif menjelaskan, penyusunan peta jalan tersebut bertujuan menyelaraskan agenda riset perguruan tinggi, BRIN, dunia industri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sehingga memiliki arah yang sama dalam mendukung pembangunan nasional.

“BRIN bersama-sama dengan Kemdiktisaintek dalam rangka mempersiapkan ekosistem riset yang unggul yang bisa mendukung peningkatan UMKM maupun industri di Indonesia, serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan,” ujar Arif kepada awak media.

Ia mengungkapkan, BRIN dan Kemdiktisaintek saat ini sedang mematangkan peluncuran Peta Jalan dan Agenda Riset Nasional yang dijadwalkan berlangsung di Surabaya.

“Ini adalah kerja sama antara Kemdiktisaintek dan BRIN. Ini sebuah langkah yang sangat baik, sehingga riset strategis yang akan dilakukan oleh para periset Indonesia dapat mengacu pada arah yang sudah kita buat,” katanya.

Baca Juga  BRIN dan Korea Resmikan Superkomputer ASEAN untuk Riset AI

Menurut Arif, keberadaan peta jalan tersebut akan menjadi kompas bagi pengembangan teknologi dan arah industrialisasi Indonesia di masa mendatang. Dengan demikian, pembangunan industri tidak lagi hanya didasarkan pada intuisi, melainkan pada data, kajian ilmiah, dan proyeksi perkembangan teknologi.

“Sehingga industrialisasi kita ke depan tidak didasarkan hanya pada sekadar common sense, tetapi didasarkan pada data dan proyeksi teknologi yang akan berkembang. Dengan demikian, industri kita juga akan tetap survive dan relevan terhadap dinamika perubahan,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 segera ditindaklanjuti melalui pembentukan kelompok kerja.

Kelompok kerja tersebut, kata Brian, akan melibatkan guru besar, dosen, peneliti perguruan tinggi, serta peneliti BRIN yang bekerja sama dengan kementerian teknis untuk mengkaji berbagai isu strategis nasional.

“Bapak Presiden meminta kami membentuk semacam satgas atau kelompok kerja yang nantinya berisi guru besar, dosen, peneliti dari perguruan tinggi maupun BRIN untuk bisa mengkaji lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait,” ujarnya.

Baca Juga  FKH USK Jalin Kemitraan Strategis dengan Dua Kampus Tiongkok

Brian menilai kolaborasi tersebut akan memperkuat peran sains, teknologi, riset, dan inovasi dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah yang berbasis bukti ilmiah.

Ia menambahkan, Presiden juga menegaskan bahwa seluruh potensi bangsa harus disatukan untuk menghasilkan gagasan dan inovasi terbaik demi kemajuan Indonesia.

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa potensi seluruh bangsa perlu bersatu untuk mengokohkan inisiatif, mengeluarkan gagasan-gagasan dan kegiatan terbaik untuk kemajuan bangsa kita. Bapak Presiden selalu menekankan bahwa sains, teknologi, riset, inovasi itu adalah suatu kemanen yang diperlukan bagi kemajuan bangsa kita,” tuturnya.

Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 yang digelar bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) pada 26–28 Juni 2026 menjadi forum strategis yang mempertemukan Presiden RI, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan perguruan tinggi, akademisi, peneliti, serta mitra pembangunan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Indonesia.