Byklik.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh diminta tidak sekadar membangun citra baru untuk menarik investor tanpa membenahi persoalan mendasar yang masih menjadi keluhan pelaku usaha.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Cut Aprilia, mengatakan branding penting untuk membentuk persepsi positif investor terhadap Aceh sebagai destinasi investasi. Namun, citra yang dibangun harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
“Jangan sampai kita memberikan janji kepada investor, tetapi ketika mereka datang ternyata kondisi yang mereka temukan tidak sesuai dengan apa yang kita komunikasikan,” kata Cut Aprilia dalam kegiatan Aceh Business Forum (ABF) di Hotel Kryad Muraya, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2026.
Ia mencontohkan salah satu penawaran investasi yang mencantumkan konsep modern infrastructure and reliable energy. Menurutnya, klaim mengenai energi yang andal harus benar-benar dapat dipenuhi ketika investor mulai menjalankan usahanya.
Persoalan akan muncul apabila investor justru mengalami gangguan listrik setelah masuk ke Aceh. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah menyampaikan janji yang tidak sesuai dengan kenyataan.
“Reliable energy, kita bermasalah dengan listrik. Kalau investor datang kemudian beberapa kali mati lampu, akhirnya mereka merasa seperti dibohongi,” ujarnya.
Karena itu, Cut meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun value proposition atau nilai yang ditawarkan kepada investor. Setiap keunggulan yang dikomunikasikan harus dapat dibuktikan dan diberikan kepada investor.
“Dalam memberikan penawaran, itu adalah awal janji kita. Kita menjual lokasi investasi, berarti kita harus memberikan janji,” katanya.
Menurut Cut, branding dan promosi merupakan bagian dari strategi pemasaran. Branding berfungsi mengemas sebuah penawaran agar memiliki keunikan dan daya tarik, sedangkan promosi bertujuan mengomunikasikan penawaran tersebut kepada target yang dituju.
Namun, ia mengingatkan branding tidak semestinya digunakan untuk menutupi persoalan yang belum diselesaikan.
Menurutnya, reputasi daerah merupakan salah satu pertimbangan investor sebelum menentukan lokasi usaha. Jika suatu daerah telah diasosiasikan dengan konflik, pungutan liar, persoalan infrastruktur, atau ketidakpastian, kondisi tersebut dapat dipersepsikan sebagai risiko bisnis.
“Kalau reputasi Aceh bagus, risiko bisnisnya bisa berkurang dan investor lebih yakin untuk memilih Aceh sebagai tempat investasi,” ujarnya.
Karena itu, pembangunan branding Aceh sebagai destinasi investasi harus dimulai dari pembenahan nyata, bukan hanya perubahan narasi dalam materi promosi.
Cut menyebut sejumlah kebutuhan dasar investor yang perlu dijawab pemerintah, antara lain kualitas sumber daya manusia, kepastian tidak adanya pungli, serta birokrasi yang sederhana dan tidak berlapis-lapis.
Setelah kebutuhan tersebut dipetakan, pemerintah dapat menentukan nilai yang secara realistis ditawarkan kepada investor. Dengan demikian, pesan promosi yang disampaikan tidak menciptakan ekspektasi yang berbeda dengan pengalaman investor ketika berada di Aceh.
Cut juga menilai Pemerintah Aceh perlu mengevaluasi posisi daerah tersebut dibandingkan daerah lain yang menjadi kompetitor investasi, salah satunya Sumatera Utara.
Menurutnya, Aceh perlu memiliki keunikan yang membuat investor memasukkannya dalam daftar pertimbangan ketika menentukan lokasi investasi.
Ia menilai Aceh sebenarnya memiliki identitas lokal yang dapat menjadi kekuatan dalam membangun reputasi investasi, salah satunya nilai Peumulia Jamee atau memuliakan tamu.
Nilai tersebut, kata Cut, tidak hanya relevan untuk sektor pariwisata, tetapi juga dapat diterapkan dalam membangun ekosistem investasi yang ramah bagi pelaku usaha.
Prinsip Peumulia Jamee semestinya tercermin dalam cara masyarakat dan pemerintah memperlakukan investor, termasuk dengan memastikan tidak ada pungutan liar maupun perlakuan yang membuat investor merasa tidak nyaman.
“Tidak ada lagi pungli-pungli, karena itu sudah bukan lagi identitas Aceh yang memuliakan tamu,” ujarnya.
Menurut Cut, ketika nilai tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan, identitas tersebut secara perlahan akan membentuk brand image dan brand reputation Aceh di mata investor.
Pada akhirnya, branding investasi Aceh tidak cukup dibangun melalui promosi. Reputasi harus lahir dari pengalaman nyata investor ketika berhadapan dengan pemerintah, masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan usaha di Aceh.
“Brand reputation inilah yang akan menciptakan dan membangun Aceh sebagai brand destinasi investasi yang kredibel,” katanya.
