Ekonomi & BisnisHeadline

Indonesia-Uni Eropa Sepakati Penghapusan Tarif 98,35 Persen Produk

Avatar
×

Indonesia-Uni Eropa Sepakati Penghapusan Tarif 98,35 Persen Produk

Sebarkan artikel ini
Indonesia dan Uni Eropa (UE) resmi menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) di Brussels, Belgia, Sabtu, 21 November 2026. [Foto: Info Publik]

Byklik.com | Jakarta – Indonesia dan Uni Eropa (UE) resmi menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) di Brussels, Belgia, Sabtu, 21 November 2026. Kesepakatan ini membuka akses pasar lebih luas bagi produk ekspor Indonesia melalui skema penurunan dan penghapusan bea masuk pada 98,35 persen pos tarif UE.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menandatangani perjanjian tersebut bersama Komisioner Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi, Hubungan Antarkelembagaan, dan Transparansi, Maroš Šefčovič. Prosesi penandatanganan disaksikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Penandatanganan tersebut mengakhiri proses negosiasi yang berlangsung sekitar satu dekade dengan sedikitnya 19 putaran perundingan.

“Setelah melalui perjalanan panjang selama satu dekade dan setidaknya 19 putaran perundingan, akhirnya Indonesia dan UE menandatangani I-EU CEPA di Brussels. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam hubungan ekonomi kedua pihak sekaligus menjadi salah satu capaian diplomasi perdagangan Indonesia pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Budi Santoso dalam keterangan resmi.

Menurut Budi, perjanjian tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pasar produk unggulan Indonesia ke kawasan Eropa sekaligus meningkatkan daya saing perdagangan nasional.

Baca Juga  Aceh–Selandia Baru Bahas Kerja Sama Strategis

Dalam ketentuan I-EU CEPA, sebanyak 90,4 persen dari total pos tarif Uni Eropa akan langsung mendapatkan tarif bea masuk nol persen ketika perjanjian mulai berlaku.

Produk yang memperoleh fasilitas tersebut antara lain minyak kelapa sawit dan turunannya, karet dan produk karet, alas kaki, serta tekstil dan produk tekstil.

Sementara itu, sebanyak 7,92 persen pos tarif lainnya akan mengalami penghapusan bea masuk secara bertahap dalam periode tiga hingga 15 tahun. Dengan skema tersebut, total cakupan liberalisasi tarif mencapai 98,35 persen pos tarif UE.

“Lebih dari 98 persen pos tarif UE akan memberikan akses pasar dengan tarif preferensial bagi produk ekspor unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil, produk perikanan, karet, furnitur, dan berbagai produk manufaktur lainnya,” ujar Budi.

Selain perdagangan barang, I-EU CEPA juga mencakup kerja sama di bidang perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, pengadaan pemerintah, persaingan usaha, dan pembangunan berkelanjutan.

Budi menilai cakupan perjanjian tersebut memberikan peluang lebih besar bagi pelaku usaha Indonesia untuk memperkuat produksi, menarik investasi, dan memperluas jaringan perdagangan internasional.

Baca Juga  Mualem Lantik 25 Pejabat Strategis Pemerintah Aceh

“I-EU CEPA merupakan persetujuan dagang paling modern dan komprehensif yang kita miliki, sekaligus menjadi tolok ukur baru dalam cakupan dan kedalaman komitmen perdagangan serta kerja sama ekonomi. Persetujuan ini membuka peluang kerja sama bagi UE di sektor industri pengolahan, otomotif, energi terbarukan, dan ekonomi digital Indonesia. Penguatan kepastian hukum dan transparansi juga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan dapat diprediksi,” katanya.

Ia menegaskan, manfaat perjanjian tersebut diharapkan dapat dirasakan pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta wirausaha muda.

Penguatan akses pasar dan kepastian aturan perdagangan dinilai dapat membantu pelaku usaha nasional mengembangkan jaringan bisnis sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa.

Meski telah ditandatangani, I-EU CEPA belum langsung berlaku. Pemerintah Indonesia masih harus menyelesaikan proses ratifikasi dan tahapan yang dipersyaratkan agar kesepakatan tersebut dapat diimplementasikan oleh kedua pihak.