ByKlik.com | Jakarta — Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan segera meluncurkan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan gratis berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan anak jalanan.
Program ini dijadwalkan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 dengan sekitar 100 unit sekolah yang akan menyediakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA.
Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Idit Supriadi Priatna, menjelaskan bahwa anak jalanan menjadi salah satu target utama program ini. Mereka yang akan mengikuti Sekolah Rakyat akan diseleksi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Mereka yang berasal dari desil 1 dan desil 2 atau kelompok paling miskin dalam DTSEN menjadi prioritas utama, terutama anak-anak yang tidak lagi tercatat di Dapodik alias putus sekolah,” ujar Idit dalam keterangan resminya, Sabtu (5/7/2025).
“Dalam desil 1 itu di dalamnya ada kemiskinan ekstrem, itu yang paling diutamakan. Bahkan, anak-anak yang tidak daftar di Dapodik itu juga menjadi prioritas yang di jalanan-jalanan sendiri itu, yang tidak sekolah,” tambah Idit.
Guna memastikan program ini tepat sasaran, Kemensos membentuk tim bersama Dinas Sosial setempat untuk turun langsung ke lapangan. “Di tim kami ada ujung tombaknya, yakni para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang turun door to door ke masing-masing rumah, berangkat dari data yang ada tadi (DTSEN),” jelas Idit.
Program Sekolah Rakyat menawarkan pendidikan 100 persen gratis, di mana seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa akan ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Inisiatif tersebut merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memberdayakan keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, sementara proses rekrutmen guru akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). []
