Byklik.com | Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menerima kunjungan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak, dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato Sri Hajah Fatimah Abdullah beserta delegasi di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kamis, 26 Juni 2025, di Jakarta.
Menteri PPPA menyatakan pertemuan bilateral ini menjadi momentum penting untuk mendorong kolaborasi yang lebih konkret dan berkelanjutan dalam isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kawasan Asia.
“Kehadiran Anda semua memberikan semangat dan nilai tambah luar biasa bagi Kemen PPPA. Besar harapan pertemuan ini dapat menjadi inspirasi timbal balik praktik baik antara Indonesia dan Sarawak. Kami sangat terbuka terhadap rencana aksi dan kerja sama yang lebih konkret. Semoga hubungan baik yang telah terjalin dapat terus berkembang untuk kemajuan bersama,” ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA menjelaskan, untuk menjawab berbagai isu perempuan dan anak serta mendukung program unggulan Presiden, Kemen PPPA menginisiasi tiga program yakni gerakan Ruang Bersama Indonesia (RBI), penguatan Call Center SAPA 129, dan pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa sebagai upaya mendekatkan layanan dan intervensi yang berbasis bukti.
“RBI merupakan kelanjutan dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang mengedepankan pendekatan holistik dan kolaboratif dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Kami ingin membangun episentrum pembangunan dari desa yang menjawab persoalan perempuan dan anak secara langsung dan berkelanjutan,” terangnya.
Sedangkan untuk mendukung layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kemen PPPA menyediakan berbagai jalur pengaduan, seperti Call Center SAPA 129, layanan langsung di kantor KemenPPPA, maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di daerah, imbuh Menteri PPPA.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Dato Sri Hajah Fatimah Abdullah, menyampaikan apresiasi atas kesempatan bertukar pengalaman dengan Menteri PPPA. Ia juga menekankan komitmen Kerajaan Sarawak dalam memastikan hak pendidikan bagi semua anak, termasuk anak-anak dari keluarga pekerja asing yang tinggal di ladang-ladang.
“Kami datang untuk belajar dan melakukan benchmarking berbagai praktik terbaik yang telah diterapkan oleh Kemen PPPA, khususnya dalam memperkuat kualitas hidup perempuan dan anak,” ujarnya.
Di Sarawak, meskipun secara undang-undang pekerja asing tidak diperbolehkan membawa anak-anak mereka, kenyataannya sulit dihindari. Oleh karena itu, dengan kebijakan yang bijak antara pemerintah, pihaknya mendirikan Community Learning Center untuk memenuhi hak dasar anak terhadap pendidikan, tambahnya.
Dato Fatimah menjelaskan, Pemerintah Sarawak memiliki fokus besar pada pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, terutama pasca pandemi COVID-19.
Dalam hal perlindungan perempuan dan anak, Sarawak memiliki Majlis Wanita dan Keluarga yang memberikan layanan perlindungan, pembelaan, dan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan.
Selain itu, strategi pengentasan kemiskinan juga difokuskan pada pelatihan vokasional bagi remaja dan pemberian akses keuangan bagi perempuan untuk naik kelas secara ekonomi.
“Kami berkomitmen menangani isu kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga persoalan identitas kewarganegaraan anak-anak akibat pernikahan tidak tercatat. Tahun 2026 nanti, seluruh warga Sarawak akan mendapatkan pendidikan gratis, termasuk pelatihan kejuruan dan modal usaha bagi perempuan,” ungkapnya.
Dari pertemuan ini, Dato Sri Hajah Fatimah Abdullah sangat tertarik bagaimana Indonesia memajukan kesetaraan gender di bidang politik. “Ini menjadi inspirasi kami untuk memperkuat peran perempuan di berbagai sektor kehidupan,” tutupnya.
