Uncategorized

Wamenag Minta Kemenag Satukan Layanan dalam Satu Aplikasi

Avatar
×

Wamenag Minta Kemenag Satukan Layanan dalam Satu Aplikasi

Sebarkan artikel ini
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Agama Tahun 2026, Selasa, 17 November 2026. [Foto: Kemenag]

Byklik.com | Jakarta – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i meminta Kementerian Agama menyederhanakan layanan digital dengan mengintegrasikan seluruh layanan publik dalam satu pintu. Masyarakat diharapkan dapat mengakses informasi, berkonsultasi, menyampaikan pengaduan, hingga memantau tindak lanjut tanpa harus menggunakan banyak aplikasi atau memahami struktur birokrasi.

Arahan tersebut disampaikan Wamenag dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Agama Tahun 2026, Selasa, 17 November 2026. Menurutnya, transformasi digital harus mampu menyederhanakan birokrasi dan memberikan kepastian pelayanan, bukan sekadar memperbanyak aplikasi. “Masyarakat tidak perlu memahami struktur birokrasi Kementerian Agama untuk mendapatkan layanan. Cukup melalui satu pintu, masyarakat harus bisa mengakses informasi, menyampaikan pertanyaan, berkonsultasi, dan mendapatkan kepastian tindak lanjut,” tegasnya.

Ia menilai keberhasilan transformasi digital harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. “Ukuran keberhasilan transformasi digital bukan banyaknya aplikasi yang kita miliki, melainkan sejauh mana teknologi memudahkan birokrasi, menyatukan data, mempercepat pelayanan, dan menghadirkan negara lebih dekat kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Wamenag meminta Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) membangun satu dashboard layanan masyarakat yang terintegrasi dengan seluruh unit eselon I. Sistem tersebut diharapkan mencakup layanan pernikahan, Kantor Urusan Agama (KUA), zakat, wakaf, pesantren, pendidikan keagamaan, perizinan, hingga layanan keagamaan lainnya. Ia juga mendorong optimalisasi Pusaka Super Apps sebagai pintu utama layanan publik, bukan sekadar sarana absensi dan penyampaian informasi.

Baca Juga  Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah Resmi Dilantik sebagai Kapolda Aceh

Selain integrasi layanan, Wamenag menekankan pentingnya pembenahan tata kelola data. Ia meminta seluruh unit kerja mengakhiri ego sektoral dan memastikan data yang dikelola akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. “Akhiri ego sektoral dan perbedaan data antarunit kerja,” tegasnya. Penguatan tata kelola tersebut telah memiliki landasan melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 7 Tahun 2026.

Menurut Wamenag, data harus menjadi dasar perencanaan program, penganggaran, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Karena itu, Pusdatin diminta aktif melakukan supervisi untuk memastikan kesesuaian format, akurasi, dan kesiapan integrasi data. “Pusdatin bukan sekadar unit pendukung administrasi, melainkan institusi strategis yang menentukan keberhasilan transformasi birokrasi Kementerian Agama,” katanya.

Ia juga meminta pembenahan tata kelola digital dilaksanakan dengan prioritas, penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan batas waktu yang jelas. Evaluasi berkala diperlukan agar setiap program menghasilkan perubahan nyata dan terukur bagi organisasi maupun masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pusdatin Kementerian Agama, Abdul Rouf, mengatakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2026 difokuskan pada empat prioritas, yakni penyederhanaan aplikasi, Satu Data Kementerian Agama, penguatan infrastruktur jaringan, dan keamanan siber.

Baca Juga  PPIH Siapkan 'Bus Shalawat' untuk Antar Jemput Jemaah dari Hotel ke Masjidil Haram

Dalam penyederhanaan aplikasi, Pusdatin telah melakukan sejumlah upaya integrasi layanan dan mengembangkan super app berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mempercepat pencarian informasi. “Nah, ini sudah kita coba untuk bagaimana memperkuat super app itu berbasis AI,” ungkap Abdul Rouf. Pada saat yang sama, implementasi PMA Nomor 7 Tahun 2026 terus didorong untuk memperkuat pengelolaan data terpadu.

Abdul Rouf menjelaskan, penguatan infrastruktur masih menghadapi kendala keterbatasan perangkat dan anggaran. Sebagian besar server yang digunakan telah berusia lebih dari lima tahun. Di bidang keamanan, Pusdatin memperkuat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengantisipasi ancaman serangan siber terhadap sistem digital Kementerian Agama.

Melalui empat prioritas tersebut, Kementerian Agama berupaya menghadirkan layanan digital yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses. Transformasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem birokrasi, tetapi juga memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan sehingga masyarakat tidak lagi direpotkan oleh banyaknya aplikasi maupun kanal layanan.