Uncategorized

Komisi II DPR Dukung BNPPDT Beroperasi Mulai 2027

Avatar
×

Komisi II DPR Dukung BNPPDT Beroperasi Mulai 2027

Sebarkan artikel ini
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BNPPDT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026. [Foto: Humas BNPP]

Byklik.com | Jakarta – Komisi II DPR RI mendukung transformasi kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Penguatan lembaga tersebut diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BNPPDT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026. Dalam rapat itu, Komisi II DPR RI juga mendukung rencana operasionalisasi BNPPDT pada 2027.

Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi dukungan tersebut. Menurutnya, dukungan Komisi II DPR RI menjadi dorongan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang dipimpinnya.

“Saya sangat bahagia karena beliau-beliau (Komisi II DPR RI) sangat mendukung rencana mulai operasionalnya BNPPDT nanti pada 2027, khususnya,” ujar Maruli seusai RDP.

Ia mengatakan, penguatan kelembagaan BNPPDT diharapkan mampu mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil melalui program yang terarah serta selaras dengan kebijakan Presiden.

Maruli menjelaskan, tugas BNPPDT tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Baca Juga  DPR, Pemerintah, dan BI Perkuat Sinergi Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Menurutnya, pembangunan harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, listrik, dan air bersih. Ketersediaan berbagai fasilitas tersebut menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Bagaimana daerah-daerah tersebut sementara kita akan bangun infrastrukturnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana sekolahnya, bagaimana kebutuhan sehari-hari standarnya tentang listrik dan lain sebagainya,” kata Maruli.

Selain pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, BNPPDT juga akan memperhatikan pengembangan potensi ekonomi lokal. Sektor pertanian dan pemanfaatan lahan produktif dinilai dapat menjadi penggerak kemandirian ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

“Sambil berjalan, kita akan lihat bagaimana meningkatkan perekonomian di daerah sana, seperti misalnya bagaimana daerah tersebut mempunyai cukup lahan sawah, mempunyai cukup lahan sayur-sayuran, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa betul-betul berdiri sendiri,” ungkapnya.

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, Agun Gunandjar Sudara, dan Dede Yusuf Macan Effendi.

Baca Juga  Waspada Virus Nipah, Kemenkes Ingatkan Bahaya dari Nira dan Buah Terkontaminasi

Dalam kesimpulan rapat, Komisi II DPR RI menyatakan dukungan terhadap perubahan nomenklatur dan transformasi kelembagaan BNPP menjadi BNPPDT. Komisi II juga meminta pemerintah segera menerbitkan dasar hukum sebagai landasan perubahan tersebut.

Selain itu, BNPPDT diminta menyusun Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2026–2029. Dokumen tersebut harus memuat prioritas lokasi, program konkret, target capaian, kebutuhan anggaran, penyesuaian regulasi, kementerian dan lembaga penanggung jawab, pemerintah daerah pelaksana, serta indikator keberhasilan yang terukur.

Komisi II DPR RI juga mendorong peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk memperkuat pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sekaligus mempercepat penanganan daerah terpencil.

Dengan dukungan DPR RI dan persiapan transformasi kelembagaan tersebut, BNPPDT diharapkan dapat mulai menjalankan peran operasionalnya pada 2027. Penguatan koordinasi pembangunan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting agar program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.