Byklik.com | Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 mulai Rabu, 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seiring perkembangan kondisi cuaca dan prediksi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Kebijakan tersebut menjadi langkah Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan banjir, tanah longsor, angin kencang, serta bencana lain yang dipicu kondisi cuaca ekstrem.
Penetapan status siaga darurat itu mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Selain itu, kebijakan tersebut juga mengacu pada surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Melalui penetapan tersebut, Muzakir Manaf menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi di wilayah masing-masing.
Salah satu instruksi utama adalah melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam. Setiap kejadian bencana juga harus segera dilaporkan agar pemerintah dapat mengambil langkah penanganan secara cepat.
Gubernur turut meminta penguatan koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta seluruh pihak terkait untuk memastikan penanganan bencana berjalan terpadu.
Seluruh SKPA juga diminta menyiagakan personel yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan apabila terjadi bencana. Kesiapan personel menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan darurat, terutama di daerah yang berpotensi terdampak.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta menyiagakan peralatan pendukung penanganan bencana.
Peralatan tersebut harus dapat segera dimobilisasi ke lokasi apabila terjadi bencana dan dibutuhkan dalam proses penanganan darurat.
Dengan berlakunya status siaga darurat hingga 31 Januari 2027, Pemerintah Aceh meminta seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi sekaligus meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
