Byklik.com | Antalya – Indonesia dan Republik Kongo menjajaki penguatan kerja sama kehutanan untuk memperkuat perlindungan hutan tropis sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan bilateral di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Selasa, 10 November 2026.
Pertemuan yang dihadiri Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo Rosalie Matondo itu membahas sejumlah agenda strategis. Di antaranya pengakuan pasar internasional terhadap produk kayu lestari, penguatan sistem ketertelusuran rantai pasok, pertukaran teknologi dan informasi kehutanan, serta pengelolaan lahan gambut dan restorasi mangrove.
“Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas. Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” ujar Rohmat.
Salah satu agenda yang dibahas adalah penguatan Broader Market Recognition Coalition (BMRC), koalisi negara produsen kayu tropis yang dibentuk pada 2023 oleh Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia.
Koalisi tersebut bertujuan memperluas pengakuan internasional terhadap sistem pengelolaan hutan lestari yang diterapkan negara-negara produsen kayu tropis.
Menurut Rohmat, kesamaan pandangan antarnegara anggota BMRC diharapkan dapat mendorong pasar internasional mengurangi hambatan nontarif. Dengan demikian, produk hasil hutan lestari yang telah terverifikasi berpeluang memperoleh akses pasar yang lebih setara.
Selain pengakuan pasar, kedua negara membahas peluang kerja sama dalam pengembangan sistem ketertelusuran produk hasil hutan, mulai dari sumber bahan baku hingga distribusi ke pasar.
Indonesia menyatakan kesiapan menjajaki kerja sama teknis dengan memanfaatkan pengalaman penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Republik Kongo dalam memperkuat mekanisme penelusuran asal-usul kayu.
Republik Kongo sebelumnya juga telah menyampaikan minat untuk mempelajari penerapan SVLK, termasuk mekanisme ketertelusuran produk kayu.
“Perdagangan kayu internasional yang kredibel harus ditopang oleh transparansi dan legalitas yang dapat diverifikasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar,” kata Rohmat.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mengusulkan penguatan hubungan kelembagaan antara kedua kementerian melalui pertukaran informasi dan kerja sama teknis yang terstruktur.
Ruang lingkup kerja sama yang dijajaki meliputi pertukaran data, metodologi inventarisasi hutan, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, serta berbagi praktik terbaik dalam tata kelola hutan lestari.
Kedua pihak turut membahas peluang investasi hijau di sektor kehutanan, khususnya pengembangan rantai nilai berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Di bidang pengelolaan gambut, Rohmat mengajak Republik Kongo mempercepat operasionalisasi International Tropical Peatland Center (ITPC). Pusat kerja sama tersebut diinisiasi oleh Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo sebagai tindak lanjut Deklarasi Brazzaville yang ditandatangani pada Maret 2018.
Penguatan ITPC diharapkan dapat mempercepat penelitian bersama, menyelaraskan praktik pengelolaan lahan gambut tropis, serta mengembangkan skema pembiayaan iklim yang inovatif. Upaya tersebut juga diarahkan untuk menjadikan ITPC sebagai pusat rujukan global dalam konservasi gambut tropis dan pengurangan emisi.
Selain pengelolaan gambut, Indonesia memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk. Melalui lembaga tersebut, Indonesia membuka peluang kerja sama konservasi mangrove dengan Republik Kongo.
Kerja sama itu diarahkan pada pertukaran keahlian restorasi lahan basah, penguatan konservasi mangrove, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
Rohmat menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen membangun kemitraan kehutanan yang berlandaskan prinsip saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur.
“Indonesia tetap berkomitmen pada kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur. Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita,” pungkasnya.
Melalui pertemuan bilateral tersebut, Indonesia dan Republik Kongo diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam melindungi ekosistem hutan tropis, meningkatkan tata kelola perdagangan kayu, serta mendorong pengelolaan gambut dan mangrove secara berkelanjutan.***
