Byklik.com | Lhoksukon – Kerusakan tanggul Krueng Pase sepanjang sekitar 300 meter di Gampong Tanjong Reungkam, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, membutuhkan penanganan segera. Abrasi pascabencana yang menggerus badan tanggul dikhawatirkan semakin parah dan mengancam permukiman warga jika tidak segera diperbaiki.
Geuchik Gampong Tanjong Reungkam, Muhammad Nazar, mengatakan pembangunan dan penguatan kembali tanggul tersebut sangat mendesak untuk melindungi kawasan permukiman dari ancaman abrasi serta luapan air sungai.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pengairan memberikan perhatian khusus agar pembangunan tanggul dapat direalisasikan melalui alokasi APBA maupun APBN Tahun Anggaran 2027.
Menurut Nazar, dokumen Detail Engineering Design (DED) pembangunan tanggul tersebut telah tersedia di Dinas Pengairan Aceh. Karena itu, dukungan kebijakan dan penganggaran diperlukan agar rencana pembangunan segera ditindaklanjuti.
Menanggapi aspirasi tersebut, Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, mengatakan Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayahwa, telah memberikan perhatian terhadap kerusakan tanggul Krueng Pase.
Muntasir menjelaskan, penanganan tanggul tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Aceh. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Aceh agar kerusakan infrastruktur sungai itu segera mendapat perhatian.
“Persoalan tanggul Krueng Pase ini merupakan ranah kewenangan Pemerintah Aceh. Akan tetapi, Ayahwa telah melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh agar kerusakan tanggul tersebut mendapat perhatian serius dan bisa diperjuangkan penanganannya,” ujar Muntasir, Selasa, 17 November 2026.
Ia mengingatkan, kondisi tanggul yang mengalami kerusakan parah berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat karena lokasinya berdekatan dengan permukiman warga.
Muntasir berharap koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui dukungan penganggaran sehingga pembangunan kembali tanggul yang mengalami abrasi dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat terus diperkuat dalam menangani persoalan infrastruktur sungai pascabencana, terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan perlindungan warga,” tutupnya.











